PAN Setuju Amandemen Terbatas UUD 1945, Golkar, Demokrat & PAN Belum Bersikap
Usai PAN, MPR akan mendatangi Kantor DPP NasDem dan menyusul Parpol dan ormas lain.
Para pimpinan MPR RI bersilaturahmi ke Kantor DPP PAN. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR juga akan berkeliling parpol-parpol lainnya untuk menyerap aspirasi terkait rekomendasi amandemen terbatas UUD 1945.
"Ini kerja-kerja politik dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, menjaring aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat atas kebutuhan konstitusi. Kita ketahui bahwa kami menerima warisan dari periode lalu ada rekomendasi amendemen terbatas perlu dihadirkan GBHN dalam sistem konstitusi kita," kata Bamsoet usai pertemuan tertutup dengan petinggi PAN di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/11).
-
Bagaimana UUD 1945 disahkan? Peringatan Hari Konstitusi mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritus Junbi Inkai).
-
Apa isi dari Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Kapan Monumen Perjuangan 1945 diresmikan? Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan peresmian 10 November 1984, taman pun direhabilitasi pada tahun 2018.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
Usai PAN, MPR akan mendatangi Kantor DPP NasDem dan menyusul Parpol dan ormas lain. "Besok kami akan diterima oleh Ketum DPP Partai NasDem di Gondangdia jam 11 pagi. Berikutnya kami akan ke pimpinan-pimpinan parpol plus tokoh masyarakat seperti Ketua Umum Muhammadiyah, PBNU, wali gereja, PGI," terangnya.
PAN Setuju Amandemen Terbatas
Dalam pertemuan tadi, kata Bamsoet, para elite PAN menyatakan mendukung adanya amandemen UUD 1945 terbatas dan penghidupan kembali GBHN.
"PAN tetap berada dalam posisi yang mendorong dilakukannya amendemen terbatas dan perlunya dihadirkannya kembali GBHN dalam sistem konstitusi kita," ucapnya.
Golkar, Demokrat dan PKS Belum Bersikap
Sementara ini, kata Bamsoet, terdapat tiga parpol yang belum mengambil sikap terkait rekomendasi amandemen terbatas. "Antara lain partai saya sendiri Partai Golkar yang masih mendorong GBHN bisa di dalam UU. Begitu juga dengan Demokrat dan PKS," ujarnya.
Saat ini, MPR masih membuka pintu lebar-lebar bagi semua pihak untuk menyampaikan aspirasi terkait rekomendasi amandemen terbatas. "Kita buka seluasnya pada publik atau masyarakat untuk menyampaikan kepada kami di MPR kira-kira arah konstitusi kita ke depan ini akan kita bawa ke mana," jelas Bamsoet.
"Kami tahu dampaknya apabila keputusan ini salah diambil. Apakah nanti amandemen ini akan dilakukan secara terbatas, menyeluruh, disempurnakan atau kembali ke UUD 1945 yang asli atau tidak perlu sama sekali itu nanti kita serahkan pada perkembangan dalam rangka kita menjaring aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat," sambung dia.
Reporter: Delvira Hutabarat
(mdk/ray)