PAN: Tidak ada pihak yang menyandera APBN 2016

"Jadi gak ada satu fraksi pun atau satu partai pun yang ingin menggagalkan atau menyandera APBN 2016," kata Yandri.

Ketua ‎DPP PAN Yandri Susanto memastikan tidak ada pihak dari manapun yang sengaja menghambat pengesahan RAPBN 2016. Yandri yakin DPR akan menyetujui anggaran pemerintah tersebut sesegera mungkin.

"Jadi gak ada istilah menyandera, istilah menolak, atau bahkan menggagalkan. Jadi gak ada satu fraksi pun atau satu partai pun yang ingin menggagalkan atau menyandera APBN 2016," kata Yandri di Ruang Fraksi PAN, Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10).

Menurut Yandri, awalnya pemerintah mematok pagu anggaran Rp 2.500 triliun dengan asumsi sudah memasukkan tax amnesty. Namun undang-undangnya terkait tax amnesty tersebut masih belum dibuat.

"Jadi nanti kalau belum ada payung hukumnya saya kira tidak logic kalau dimasukkan rencana anggaran APBN 2016. Itu yang membuat pembahasannya menjadi tertunda beberapa minggu," tuturnya.

Yandri juga menegaskan harusnya RAPBN tersebut disahkan hari ini. ‎Namun menurutnya masih ada waktu panjang untuk mempersiapkan sampai 30 Oktober mendatang sebelum masa reses.

"Harus 30 Oktober kalau tidak akan terlambat. Kalau sudah masuk November atau Desember kan tahap pelaporan 2015," tandasnya.

Yandri menjelaskan pada akhirnya pemerintah bertindak realistis dengan awal tadi. Asumsi anggaran akhirnya diturunkan nilainya. ‎

"Asumsi yang dipakai sekarang sekitar Rp 2.100 triliun, tepatnya Rp 2.080 triliun. Akibat dari itu, asumsi yang kita bahas RKL kementerian dan Lembaga itu bulan lalu sudah disepakati dengan Komisi II dan KPU itu berakibat jadinya pengurangan," ujarnya.

"Itu kan dibahas lagi, komisi II rapat lagi dengan mitranya untuk menyesuaikan dengan pagu anggaran yang sudah disepakati antara Banggar besar sama Menteri Keuangan," jelasnya.

Baca juga:
Serapan rendah, menkeu minta Kemenhub subsidi kereta api
Pembahasan RAPBN 2016 di DPR bakal panas, tarik ulur KMP dan KIH
Jokowi ke AS, Fahri cium ada yang ingin RAPBN 2016 cepat disahkan
Menhub Jonan minta tambahan dana PSO untuk kereta Rp 160 miliar
DPR pertanyakan pemangkasan anggaran Kemenhan