PAN Ungkap Kemungkinan PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), apakah ingin berada di dalam atau di luar pemerintahan mendatang.

Diketahui, hingga kini PDIP belum mengambil sikap terkait pemerintahan Prabowo-Gibran, atau periode 2024-2029.

"Seluruh keputusan yang diambil di dalam Rakernas PDIP tentu kita hormati, kita hargai dan kita berharap keputusan yang diambil PDI Perjuangan tersebut keputusan terbaik bukan hanya bagi PDI Perjuangan, tetapi juga bagi bangsa dan negara kita," kata Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5).

"Karena PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dalam Pileg, kemarin itu adalah suatu komponen bangsa yang saya kira perlu untuk kita perhatikan kita dengar, dan tentu sekali lagi kita apresiasi dan kita hormati," sambungnya.

Meski begitu, tak menutup kemungkinan jika nantinya PDIP akan bisa bergabung. Hal ini mengingat hubungan baik antara dua pimpinan partai politik yakni Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri.

"Kalau menurut saya dalam berpolitik itu semua kemungkinan itu selalu harus dibuka. Tidak ada kata misalnya hitam putih oh ini di sana, ini di sini. Apalagi saya lihat Pak Prabowo itu orangnya sangat bersahabat, sangat akomodatif dan terbuka untuk menerima masukan dan saran saran dari semua pihak," jelasnya.

"Apalagi partai seperti PDI Perjuangan kalau kita lihat kan dalam recordnya saja itu Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu kan orang yang juga pernah dekat. Apalagi mereka pernah maju bersama sebagai capres dan cawapres. Jadi, rekam jejak politik seperti itu saya kira suatu ikatan yang dalam konteks sekarang bisa dihidupkan kembali untuk menambah kedekatan antara Pak Prabowo dan PDIP secara keseluruhan," sambungnya.

Menurutnya, apabila nanti PDI Perjuangan baik berada di dalam atau di luar pemerintahan sama baiknya dan mulia. Namun, jika nantinya masuk ke dalam pemerintahan, maka akan memperkuat barisan Prabowo dalam langkah melanjutkan capaian-capaian pembangunan sekarang.

"Dan kalaupun misalnya mereka mengambil oposisi di luar pemerintahan berarti mereka akan ikut mengontrol program program pembangunan yang akan dilaksanakan ke delan dan ikut mengontrol itu juga sebenernya ikut membangun," ungkapnya.

"Sebab pembangunan kita itu kan harus ada arah yang jelas. Arahnya itu siapa yang bisa menjaga supaya tetap searah diinginkan masyarakat kita, ya tentu juga partai-partai politik," tambahnya.

Saleh menegaskan, untuk partai yang berada di dalam pemerintahan atau masuk di kabinet Prabowo-Gibran bukan berarti tidak bisa memberikan kritik.

Hal ini ia contohkan terhadap sejumlah anggota partai yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kerap memberikan kritik jika kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

"Tapi ada juga partai-partai yang di luar pemerintah atau tidak masuk dalam kabinet, tetapi mereka melihat bahwa program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah itu benar, mereka justru mendukung, dan ini terlihat juga dalam pembahasan UU," tegasnya.

"Di DPR ini ada banyak UU yang sama-sama diputuskan bersama oleh semua parpol, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Jadi sebetulnya hal ini kan hanya pilihan politik saja, target dan sasaran semuanya sama, itu bagaimana agar rakyat Indonesia bisa segera mendapatkan kesejahteraan dan bukan hanya partai-partai dalam pemerintah, tetapi juga di luar pemerintah," pungkasnya.