Dalam rekomendasi itu, selain diminta kembali untuk menjadi ketum, juga menilai Pilpres 2024 menjadi pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia.
FOTO: Reaksi Megawati Berapi-api Tutup Rakernas V PDIP yang Melahirkan 17 Poin Rekomendasi
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidatonya dengan semangat 'berapi-api' saat penutup Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara,Minggu (26/5/2024). Foto: Liputan6 / Angga Yuniar
Dalam Rakernas tersebut, Mega menyebut telah melahirkan rekomendasi sebanyak 17 poin. Foto: Liputan6 / Angga Yuniar
Rekomendasi tersebut di antaranya adalah menilai Pilpres 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi. Foto: Liputan6.com / Angga Yuniar
Kemudian seluruh pengurus PDI Perjuangan (PDIP) meminta Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi ketua umum partai berlambang kepala banteng moncong putih itu untuk periode 2025 hingga 2030. Foto: Liputan6.com / Angga Yuniar
Selain itu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati juga mengingatkan tentang krisis iklim yang tengah mengancam Dunia, termasuk Indonesia. Foto: Liputan6 / Angga Yuniar
Dia pun meminta, kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk memiliki rencana jangka panjang pembangunan di daerahnya dalam menghadapi krisis lingkungan tersebut. Foto: Liputan6 / Angga Yuniar
Megawati Soekarnoputri juga menilai bahwa proses dan sistem hukum yang terjadi saat ini menjadi tantangan dan pekerjaan rumah yang berat untuk bangsa ke depan. Foto: Liputan6 / Angga Yuniar
Sebab, dia melihat sederet peristiwa hukum yang terjadi di Tanah Air terjadi fenomena baru yaitu hukum vs hukum. Foto: Liputan6 / Angga Yuniar
“Jadi kalau sikap politik partai, ke depan tidaklah ringan dan juga bagaimana beratnya pekerjaan rumah untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan,” kata Megawati di penutupan Rakernas V PDIP. Foto: Liputan6 / Angga Yuniar
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri berbicara mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru soal Pilkada