Panitia Munaslub tak gubris KPK sebut Rp 1 M sebagai politik uang
"Itu bukan money politik, silakan sumbernya dicek," ujar Rambe
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ada dugaan money politics terkait uang mahar Rp 1 miliar untuk mendaftar calon ketua umum Golkar. Menyikapi hal itu, panitia Munaslub Partai Golkar 2016 tetap akan menagih uang mahar tersebut.
Ketua Komite Pemilihan Munaslub Golkar, Rambe Kamarul Zaman mengaku, bila bakal calon ketum Golkar Aziz Syamsuddin dan Mahyudin telah mendaftar dan membayar uang mahar sebesar Rp 1 miliar. Rambe menampik uang mahar tersebut dianggap money politics.
"Itu bukan money politik, silakan sumbernya dicek. Artinya Rp 1 miliar dicek saja asalnya dari mana. Ya tetap jalan setor semua yang daftar itu, sudah setor Aziz, Mahyudin, semua ikhlas selaku kader Golkar," ujar Rambe di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (4/5).
Menurut Rambe, sejauh ini dari peraturan internal yaitu AD/ART tak ada larangan meminta mahar. Bahkan menurutnya uang sumbangan tersebut menjadi kewajiban kader. Selain bakal calon, setiap kader pun akan dikenai uang iuran minimal Rp 10 ribu.
"Jadi ini gotong-royong semuanya, kecuali tidak dilaksanakan apa-apa terjadi kongkalikong, gitu. Iya bukan yang harus dilarang KPK bukan berapa sumbangannya, tapi asalnya," jelasnya.
Rambe menganggap uang mahar tersebut bentuk sukarela sumbangan kader terhadap partai. Dia menganalogikan mahar tersebut seperti seseorang yang menyumbang masjid.
"Yang nanti jadi pelanggaran pas nanti di pemilihan, kalau soal usut silakan. Yang nanti dilarang itu dipengaruhi pada waktunya pemilihan, kamu kasih suara ke saya ya untuk dapat dukungan 30 persen," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief tak segan menyatakan uang mahar tersebut menjadi bagian dari money politics. Laode menghimbau budaya seperti itu seharusnya tidak dilakukan lagi.
"Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp 1 miliar," kata Laode, Selasa (3/5).
Baca juga:
Takut gratifikasi, Akom belum mau bayar Rp 1 M buat Munaslub Golkar
Jika jadi Ketum Golkar, Setya Novanto akan tiru gaya blusukan Jokowi
Saat terima pendaftaran, Rambe keceplosan ucap 'Novanto bos saya'
Bayar mahar caketum Golkar Rp 1 M, Mahyudin kuras tabungan istri
Daftar Caketum, Setnov diwakafkan istri demi kejayaan Golkar
Mahyudin soal mahar Rp 1 M: Jangankan uang, rumah saya jual!
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.