Pansus Pelindo diminta tak jadi alat sandera politik

Penyelesaian kasus Pelindo II diharapkan melalui proses hukum bukan secara politik.

Pansus Pelindo II diminta fokus membenahi tata kelola BUMN. Diharapkan pansus ini tidak menjadi alat sandera politik untuk menjegal menteri tertentu.

Ketua Eksekutif Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Ridwan Darmawan melihat adanya potensi alat politik dalam Pansus Pelindo. Seharusnya pansus mengawasi proses hukumnya saja. Sebab, masalah ini telah ditangani Bareskrim Mabes Polri.

"Masalah Pelindo II ini kan sudah berproses di Bareskrim. Harusnya DPR cukup mengawasi proses itu saja. Namun karena sekarang nyatanya telah dibentuk pansus, harapannya tentu pansus ini tidak jadi ajang untuk sandera politik, katakanlah punya niat menyandera menteri tertentu," kata Ridwan dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (10/11).

Dia menyarankan, Pansus Pelindo menyelesaikan kasus ini melalui proses hukum bukan secara politik. Sebab, cara politik rawan ditunggangi kepentingan tertentu.

"Sekarang kan isu di pansus sudah mulai tidak sesuai niat awal. Sepertinya forum pansus hanya untuk menggoreng pejabat tertentu yang motifnya jelas patut dipertanyakan," ujarnya.

Ridwan mengkhawatirkan ada unsur politik mengganggu penyelesaian proses hukum. "Khawatirnya ini kalau pansus jadi alat sandera politik, malah proses hukumnya yang akan terganggu," terangnya.

Baca juga:
Selain mobile crane, Bareskrim siap usut korupsi lain di Pelindo II
Bareskrim: Siapapun halangi penyidikan Pelindo akan dipidana
Kinerja Pansus sulit diharapkan, isu Pelindo bakal dilupakan publik
Datangi Bareskrim, RJ Lino bagikan lembar pembelaan ke wartawan
Tiba di Bareskrim, RJ Lino irit bicara