Pansus Pelindo tunda pembahasan perpanjangan konsesi Hutchinson
Jaksa Agung dan Jampidsus yang sudah datang batal dimintai keterangan karena banyak anggota pansus tak bisa hadir.
Anggota Pansus Angket Pelindo II DPR, Junimart Girsang menjelaskan bahwa agenda Pansus dengan memanggil Jaksa Agung HM Prasetyo ditunda. Hal tersebut lantaran sebagian besar anggota Pansus berhalangan hadir.
"Tadi Jaksa Agung datang, Jampidsus datang. Untuk Pak Jaksa Agung (dijadwalkan) hari ini jam 10. Tetapi karena sebagian pimpinan dan anggota tidak bisa hadir, maka ditunda dengan menyesuaikan waktu Pak Jaksa Agung," kata Junimart di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10).
Seharusnya agenda Pansus hari ini adlah mempertanyakan kepada HM Prasetyo terkait izin dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) kepada Pelindo II. Hal tersebut terkait upaya untuk memperpanjang konsesi bagi perusahaan asal Hong Kong, Hutchinson Port Holdings (HPH).
"Apa dasar hukum dari Jaksa Agung menerbitkan surat tersebut. Nanti akan kita dalami lewat Pansus yang jadwalnya kita masih belum tahu. Kita masih menunggulah jadwal dari Pansus," tuturnya.
Menurut Junimart, keterangan dari Jaksa Agung sangat diperlukan. Hal tersebut guna mencari landasan mengapa ada perpanjangan ijin dan untuk mengumpulkan bukti baru.
"Jamdatun tentu dengan berbagai kajian dengan tim ahlinya, ya mereka membuat surat tentang konsesi. Nah bagaimana detailnya itu yang mestinya kita gali di Pansus. Nanti saya kira dalam Pansus akan kita gali kenapa Jamdatun sampai mengeluarkan surat itu untuk konsesi," pungkasnya.
Seperti diketahui terdapat indikasi pelanggaran dalam perpanjangan konsesi Hutchison. Perpanjangan konsesi diduga tak mengindahkan syarat pendahuluan seperti dimuat dalam UU 17/2008. Pihak pengelola JICT beralasan keputusan perpanjangan itu dilaksanakan atas adanya fatwa dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun). Dokumen itu dikeluarkan oleh pejabat Direktur Pemulihan dan Perlindungan Hak, Agoes Djaja.
Baca juga:
'Yang diincar Pansus Pelindo bukan hanya RJ Lino tapi Rini Soemarno'
Pertanyakan kinerja RJ Lino, Pansus panggil mantan komisaris Pelindo
Menteri Rini dan Rizal Ramli mangkir dipanggil Pansus Pelindo
Pansus Pelindo II dinilai dibentuk cuma buat incar Rini Soemarno
Disuruh mundur, Kabareskrim Anang sebut Masinton kurang sabar
Kabareskrim minta Pansus sabar soal pengusutan kasus Pelindo II
-
Kapan Pemilu di Indonesia diadakan? Pemilu sebentar lagi akan diselenggarakan. Pemilu akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Bagaimana penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia? Untuk menangani tindak pidana pemilu, Pasal 2 huruf b Perma 1/2018 mengatur bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (“Bawaslu”), Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dan/atau Panitia Pengawas Pemilu (“Panwaslu”) kecamatan- kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam, sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatanatau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.
-
Kenapa Pemilu di Indonesia penting? Partisipasi warga negara dalam Pemilu sangat penting, karena hal ini menunjukkan dukungan dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang berlaku.
-
Kapan Pemilu di Indonesia dilaksanakan? Di Indonesia, tahun 2024 adalah tahun politik.
-
Siapa yang mengunjungi Indah Permatasari di Jakarta? Mertua Indah Permatasari beberapa waktu lalu datang ke Jakarta mengunjungi anak, menantu dan cucu mereka.