Panwaslu nyatakan sembako di DPC PPP Jaksel tak ada pidana pemilu

Panwaslu Jakarta Selatan menyatakan sembako yang ada di Kantor DPC PPP Jakarta Selatan tidak ada unsur tindak pidana pemilu yang terkait dengan politik uang. Hal itu dinyatakan dalam rapat pleno dengan kepolisian dan jaksa alias Gakkumdu.

2017-04-22 12:22:30

Pilgub DKI

Panwaslu Jakarta Selatan menyatakan sembako yang ada di Kantor DPC PPP Jakarta Selatan tidak ada unsur tindak pidana pemilu yang terkait dengan politik uang. Hal itu dinyatakan dalam rapat pleno dengan kepolisian dan jaksa alias Gakkumdu.

"Jadi laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 A jo pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota," ujar Ketua Panwaslu Jakarta Selatan, Ahmad Ari Masyhuri, saat dikonfirmasi, Sabtu (22/4).

Oleh karena itu, kata Ari, Kantor DPC PPP Jakarta Selatan yang sempat disegel oleh pihaknya akan dibuka kembali.

"Nanti akan kami buka dan serahkan ke pemiliknya," kata Ari.

Pihak Panwaslu telah memeriksa beberapa orang saksi berdasarkan laporan bernomor 22/LP/PANWAS-JD/IV/2017, tanggal 17 April.

"Kita sebelumnya telah memeriksa beberapa orang saksi dalam kasus tersebut. Tapi hasil pleno dinyatakan demikian (tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu)," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Panwaslu telah menemukan dua truk sembako di Kantor PPP di Jakarta Selatan. Sembako itu berupa beras dan minyak goreng. Pihak Panwaslu langsung menyegel kantor tersebut agar sembako itu tidak dibagikan ke warga.

(mdk/dan)

Pemkot Jaksel Siapkan Lima Titik Pengungsian Warga Terdampak Kebakaran Manggarai

Kebakaran sudah berhasil dipadamkan dan sedang dalam tahap pendinginan

kebakaran manggarai 1 tahun yang lalu

Hati-Hati Penipuan Mengaku dari Ditjen Pajak, Begini Modusnya

Modus itu dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pegawai DJP lalu berkomunikasi dengan wajib pajak.

Pajak 1 tahun yang lalu

DKPP Dibanjiri Aduan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu, Ada Terlibat Asusila hingga Terjerat Pinjol

Pelanggaran penyelenggara Pemilu itu terjadi saat non tahanan masa Pemilu dan Pilkada.

Penyelenggara Pemilu 1 tahun yang lalu

DKPP Dibanjiri Aduan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu, Ada Terlibat Asusila hingga Terjerat Pinjol

Pelanggaran penyelenggara Pemilu itu terjadi saat non tahanan masa Pemilu dan Pilkada.

Penyelenggara Pemilu 1 tahun yang lalu

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI

Anggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)

dkpp 1 tahun yang lalu

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

PPP 1 tahun yang lalu

Bawaslu Jateng Putuskan Kelakar Zulhas di Rakernas APPSI Tidak Langgar Aturan Kampanye

Bawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.

Bawaslu RI 1 tahun yang lalu

Bawaslu Temukan Pelanggaran, 23 TPS pada 13 Daerah di Jateng Harus Gelar Pemungutan Suara Ulang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran hari pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2).

Pemilu 2024 1 tahun yang lalu

Eks Penyidik KPK Yakin PN Jaksel Tolak Praperadilan Firli Bahuri

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap meyakini, majelis hakim PN Jaksel akan menolak gugatan yang diajukan Firli tersebut.

Firli Bahuri 2 tahun yang lalu

Sepak Terjang Pejabat Disdik Sumsel Diduga Korupsi Anggaran Bangun Sekolah Berujung di Bui

Penahanan JP menyusul dua rekannya yang pada awal Mei 2024 ditetapkan tersangka.

Korupsi 1 tahun yang lalu

Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel

Aturan Kampanye Pemilu 2024 1 tahun yang lalu

Mengintip Setumpuk Berkas Tuntutan SYL, Tebalnya Berlapis Capai 1.576 Halaman

Berkas tuntutan yang telah disiapkan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga mencapai ribuan halaman.

sidang syl live 1 tahun yang lalu

Gagal Lolos ke Parlemen, PPP Ungkap Jumlah Perolehan Suara di Pileg 2024 di Jabar Beralih ke Partai Garuda

Pada Pemilu 2024 suara PPP hanya mencapai 3,87 persen atau kurang 0,13 persen dari batas ambang parlemen.

sidang sengketa pileg 2024 1 tahun yang lalu