Para Politikus 'Penentang' SBY di Demokrat
"SBY gagal selama menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam dua periode pemilu," kata Hengky.
Posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Demokrat mulai digoyang. Beberapa politikus senior Demokrat mengkritik kepemimpinan SBY. Hal ini disebabkan oleh perolehan suara partai berlambang Mercy itu di Pemilu 2019 mengalami penurunan. Dengan perolehan 7,77 persen posisi Demokrat berada di bawah Gerindra.
Padahal pada 2014 lalu, Demokrat mendapat 10,19 persen suara. Karena hal itu senior Demokrat menyalahkan dan mengkritik SBY. Berikut ini para politikus Demokrat yang menentang SBY:
-
Apa yang dilakukan Aira Yudhoyono bersama kakeknya, Susilo Bambang Yudhoyono? Mereka menikmati waktu bersama dengan penuh keasyikan, saling memperhatikan berbagai hal di sekitar mereka!
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang dilakukan Prabowo saat menyapa ketua umum partai politik? Ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran terlihat hadir dalam acara tersebut. Saat Prabowo ingin menyapa para ketua umum yang hadir, dia pun berkelakar tengah mempersiapkan nama-nama yang hadir. Sebab, dirinya takut nama tersebut terlewat dapat menyebabkan koalisi tak terbentuk."Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk," kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
-
Apa yang ditolak mentah-mentah oleh Prabowo Subianto? Kesimpulan Prabowo lawan perintah Jokowi dan menolak mentah-mentah Kaesang untuk menjadi gubernur DKI Jakarta adalah tidak benar.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang diresmikan oleh Prabowo Subianto di Sukabumi? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meresmikan lima titik sumber air di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (30/12/2023).
Hengky Luntungan Anggap SBY Gagal Jadi Ketum Demokrat
Posisi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai gagal menjadi pemimpin Partai Demokrat. SBY dianggap menjalankan roda kepartaian secara monolog, tanpa mempertimbangkan beberapa masukan dari kader-kader partai.
Pendiri Partai Demokrat, Hengky Luntungan mengatakan selama dua periode SBY menjabat sebagai Ketua Umum yakni 2014 dan 2019, perolehan suara partai terus merosot. Pada 2014, ungkap Hengky, sedianya Partai Demokrat menargetkan perolehan suara 20,40 persen, namun anjlok dan hanya meraih suara 10,19 persen. Di periode kedua, 2019, Demokrat kembali anjlok lebih dalam dari 10,19 menjadi 7,77 persen.
"SBY gagal selama menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam dua periode pemilu," kata Hengky, di Jakarta, Selasa (2/7).
Max Sopacua Usul SBY Diganti
Selain Hengky Luntungan, pendiri Partai Demokrat lain yang mengkritik kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ialah Max Sopacua. Max ingin SBY diganti sebagai ketua umum partai berlambang Mercy itu.
Dia mengusulkan Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono yang menggantikan SBY. Dengan menggelar Kongres Luar Biasa, AHY dianggap bisa menggeser SBY dari kursi ketua umum.
"KLB kita tidak susah-susah, Pak SBY tinggal minta AHY untuk memimpin partai ini," kata Max.
Tanggapan Demokrat
Pendiri Demokrat beramai-ramai mengkritik kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Partai Demokrat menanggapi santai kritikan itu. Demokrat menilai apapun yang dikatakan para politisi itu hanya percuma. Sebab mereka tidak mempunyai hak suara.
Adapun yang memiliki hak suara dalam kepartaian berdasarkan AD/ART yakni DPD hingga DPC.
"Ya kami sudah mendengar itu dan saya harus menyatakan mereka ini orang-orang tak punya hak suara untuk mengevaluasi kepemimpinan Ketua Umum Pak SBY. Mereka ini menggunakan dan memperalat nama Forum Pendiri partai sementara di mana-mana pendiri partai itu tak punya hak suara," kata Ketua Divisi Komunikasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, di Jakarta, Selasa (2/7).
(mdk/has)