Paripurna DPR putuskan RUU KPK dan Tax Amnesty masuk Prolegnas 2015
Keputusan ini akhirnya diambil setelah pimpinan Fraksi di DPR melakukan lobi politik.
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya sepakat memasukkan Revisi Undang-Undang KPK dan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam Prolegnas 2015. Meski sempat alot dibahas, dua UU ini tetap masuk prolegnas dengan sejumlah catatan dari fraksi.
"Tadi sudah melalui forum lobi badan legislasi dan sudah mendapatkan keputusan dengan segala catatan di forum tadi. Keputusannya sekarang, dua RUU masuk dalam prolegnas dengan tidak meninggalkan catatan-catatan yang ada," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dalam rapat paripurna di gedung nusantara 2, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12).
Meski pimpinan rapat menyepakati keputusan berdasarkan lobi di badan legislasi, namun hal ini dianggap tidak sah oleh Fraksi Gerindra dalam interupsinya. Namun Taufik tetap menyatakan bahwa kesepakatan sudah selesai dalam Baleg.
"Semua sudah dicatat. Semua pimpinan DPR sudah hadir, semua pimpinan fraksi sudah hadir. Apa yang diputuskan sesuai dengan mekanisme," ujar Taufik sambil mengetuk palu tanda RUU KPK dan Tax Amnesty resmi masuk Prolegnas 2015.
Baca juga:
Gerindra tolak revisi UU KPK: Apalagi yang harus dipercaya?
Bambang sebut cuma Ruki pimpinan KPK yang setuju revisi UU
Busyro Muqoddas desak Presiden Jokowi tolak revisi UU KPK
Ribuan warga Semarang tanda tangan tolak revisi UU KPK
Johan Budi ingatkan DPR, hati-hati kalau revisi UU KPK
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.