Partai Demokrat: Pihak KLB yang Harus Minta Maaf pada Presiden
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya tidak pernah menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam kekisruhan di partai mereka. Pernyataan ini menjawab pihak yang menyebut PD harus meminta maaf kepada Jokowi.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya tidak pernah menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam kekisruhan di partai mereka. Pernyataan ini menjawab pihak yang menyebut PD harus meminta maaf kepada Jokowi setelah kepengurusan Moeldoko tidak diakui pemerintah.
"Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden," kata Herzaky dalam pesan singkat, Sabtu (3/4).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Kapan Pemilu yang ingin dimenangkan Demokrat? Pembekalan bertujuan untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
-
Bagaimana Demokrat akan membantu kemenangan Prabowo? Kita harap nanti kalau Partai Demokrat sudah menyatakan secara resmi, itu juga akan tentu memberikan masukan-masukan melalui kader-kader atau putra putri terbaik untuk dipersatu di tim pemenangan," kata Budi.
Dia menilai seharusnya mereka yang terlibat KLB Deli Serdang yang meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo. "Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden," ungkapnya.
Dia juga mengatakan KLB Deli Serdang sudah
membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku tokoh-tokohnya selama dua bulan ini.
"Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," ungkapnya.
Selanjutnya Herzaky juga mengatakan, kejadian itu hanya membuat para pejabat negara dan pelayan masyarakat di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian untuk hal yang sia-sia. Sebab, kata dia, sudah jelas sejak awal KLB ilegal Sibolangit tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan negara.
"Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas merekan," bebernya.
Herzaky juga mengatakan seharusnya KSP
Moeldoko fokus pada tugasnya membantu Presiden. Bukan sebaliknya malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadi.
"Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius?" ucapnya.
Baca juga:
Kubu Moeldoko: Kemenkum HAM Hanya Babak Awal, Pertarungan Sesungguhnya di PTUN
Sambil buat Video, Annisa Pohan Ungkap Ada Pihak Mau Geruduk Kantor AHY
Demokrat Persilakan Kubu Moeldoko Gugat ke PTUN
Demokrat Melunak, Terbuka Jika Moeldoko Gabung dan Siap Bantu Maju Pilgub DKI
Mengingat Momen Mengejutkan Moeldoko Usul SBY Jadi Jenderal Besar
Partai Demokrat: Pihak KLB yang Harus Minta Maaf pada Presiden
Demokrat KLB Soal Keputusan Menkum HAM: Ini Baru Babak Pertama, Masih Ada Selanjutnya