Partai politik dinilai paling efektif hentikan penyebaran hoaks
Dalam kesempatan ini, Ray juga mengkritik Fadli Zon yang hanya berteriak hoaks ketika ia merasa dirugikan. Sementara selama ini ia tak pernah membela korban hoaks seperti Presiden Joko Widodo yang kerap dituding sebagai PKI dan sebagainya.
Parpol di Indonesia dinilai memiliki peran efektif dalam menghentikan penyebaran hoaks. Hoaks yang kerap berisikan ujaran kebencian biasanya marak menjelang pelaksanaan kontestasi politik, baik Pilkada maupun Pemilu Presiden-Wakil Presiden.
"Yang paling efektif adalah komitmen parpol. Mereka yang harus menjaga, marah terhadap siapapun yang menggunakan hoaks, entah dalam politik bertujuan untuk memenangkan dan mempertahankan (kekuasaan). Ini untuk mempertahankan demokrasi kita dan itu merupakan bagian pendidikan politik yang inheren dalam kewajiban parpol kita," kata pengamat politik Ray Rangkuti dalam diskusi "Hoaks Tumbuh Subur, Karena Partai Oposisi Tidak Kredibel" di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (9/3).
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Mengapa netizen heboh dengan kabar tersebut? Postingan tersebut langsung membuat heboh netizen, terutama para penggemar dan pengikutnya di Instagram.
-
Mengapa video itu diklaim sebagai berita bohong? Penelusuran Cek Fakta Merdeka.com melakukan penelusuran dan berhasil menemukan bahwa narasi yang termuat dalam video viral tersebut adalah hoaks. Pasalnya, terdapat tulisan “Bukit Siguntang” pada bagian depan kapal laut yang disorot.
-
Apa yang Soeharto katakan tentang berita hoaks yang mengarah ke Tapos? Memberitakan dengan tujuan negatif, karena mereka tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dari Tapos ini," jelas Soeharto dikutip dari akun Instagram @jejaksoeharto. Karena memikirkan ini peternakan dari Presiden, padahal bukan peternakan Presiden, ini sebenarnya punya anak-anak saya yang saya mbonceng untuk mengadakan riset dan penelitian," kata Soeharto menambahkan.
-
Siapa yang diharuskan bertanggung jawab atas konten hoax di media digital? Dalam peraturan itu dijelaskan bahwa apabila ada konten hoaks, yang pertama kali bertanggung jawab adalah platformnya, bukan si pembuat konten tersebut.
-
Bagaimana cara mengetahui bahwa berita tersebut tidak benar? Melansir dari reuters, The Economist tidak menerbitkan sampul yang menggambarkan Presiden AS Joe Biden bermain catur dengan Vladimir Putin, dengan judul yang memperingatkan tentang perang nuklir yang “tak terelakkan” antara keduanya.
Ray mengingatkan jangan sampai parpol ikut menikmati penyebaran hoaks. Seharusnya semua partai mengecam hoaks. "Jangan sampai parpol ikut menikmati," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Ray juga mengkritik Fadli Zon yang hanya berteriak hoaks ketika ia merasa dirugikan. Sementara selama ini ia tak pernah membela korban hoaks seperti Presiden Joko Widodo yang kerap dituding sebagai PKI dan sebagainya. Apalagi mendukung penangkapan pelaku pembuat dan penyebar berita hoaks yang memfitnah Presiden.
"Fadli Zon seharusnya kejar orang-orang yang tuduh Pak Jokowi sebagai PKI karena dia tahu sakitnya sebagai korban hoaks. Ini kan sekarang dia laporkan Ananda Sukarlan. Dia tahu betul korban hoaks itu tidak enak," kritiknya
Parpol dan semua pihak menurutnya harus memiliki semangat yang sama dalam memerangi hoaks dan ujaran kebencian mengandung SARA. "Harus ada semangat parpol menghabisi perilaku hoaks dan SARA. Jangan pas jadi korban saja malah teriak. Paling efektif hentikan hoaks tak ada lain kecuali komitmen parpol," kata dia.
Baca juga:
'Oposisi tidak membangun kritik sehat menyumbang suburnya hoaks'
Wakapolri minta polisi jangan lagi pakai istilah Muslim Cyber Army
Formappi sebut hoaks muncul karena parpol hanya orientasi kekuasaan
Nalar kritis rendah buat masyarakat mudah terbakar hoaks
Polri sudah berkoordinasi dengan PPATK soal aliran dana MCA
Hoaks karena oposisi tak kredibel, NasDem contohkan kebijakan Jokowi yang dikritik