PDIP Dukung Pemilu 2024 Terapkan Sistem Tertutup Coblos Partai, Ini Alasannya
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, keputusan Kongres V PDIP mendorong sistem pemilu proporsional tertutup yang dianggap sesuai dengan perintah konstitusi.
PDI Perjuangan mendukung penerapan sistem pemilu proporsional tertutup atau pemilihan coblos partai. Sistem pemilihan umum ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, keputusan Kongres V PDIP mendorong sistem pemilu proporsional tertutup yang dianggap sesuai dengan perintah konstitusi.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Bagaimana PDIP akan menentukan sikap politiknya di masa mendatang? “Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian disanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,†ungkapnya.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Siapa yang memiliki hak prerogatif menentukan arah politik PDIP? Lebih lanjut, Basarah menyampaikan, seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi. Akan tetapi, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
Simak berita Pemilu 2024 selengkapnya di Liputan6.com
"Dalam pandangan PDI Perjuangan dengan keputusan Kongres ke-V, sistem pemilu dengan proporsional tertutup sesuai dengan perintah konstitusi di mana peserta Pileg adalah parpol," ujar Hasto saat konferensi pers refleksi akhir tahun, Jumat (30/12).
Hasto mengatakan, sistem pemilihan coblos calon legislatif atau proporsional terbuka melahirkan liberalisasi politik. Ia telah melakukan penelitian program doktoralnya bahwa liberalisasi politik ini menciptakan kapitalisasi politik dan memunculkan oligarki politik, serta persaingan bebas dengan segala cara.
Menurut Hasto, bila diterapkan sistem proporsional tertutup akan mendorong proses kaderisasi di partai politik dan bisa mencegah terjadinya liberalisasi politik. Sistem coblos partai juga dinilai akan mengurangi berbagai bentuk kecurangan dalam Pemilu.
"Dan selanjutnya juga memberikan insentif terhadap kinerja di DPR dan pada saat bersamaan karena ini adalah pemilu serentak antara pileg dan pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan itu bisa ditekan," papar Hasto.
Sistem proporsional tertutup juga dinilai akan lebih menghemat biaya pemilu di tengah berbagai masalah ekonomi. "Sehingga akan menghemat secara signifikan biaya pemilu sekiranya proporsional tertutup itu ditetapkan," imbuh Hasto.
Namun, PDIP tidak ikut campur untuk mengubah sistem pemilu tersebut. Hal itu menjadi kewenangan DPR RI sebagai pembuat undang-undang.
"Tetapi, hal itu tentu saja menjadi ranah dari DPR RI terkait dengan hal tersebut," kata Hasto.
(mdk/tin)