LIVE

PDIP sebut anggota DPR tak serahkan LHKPN karena dianggap merepotkan

37,25 Persen anggota DPR belum melaporkan harta kekayaan ke KPK.

LHKPN

Pengakuan Ketua DPR Ade Komarudin yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik. Ade menjadi salah satu dari setidaknya 37,25 persen anggota DPR belum melaporkan harta kekayaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menilai, anggota dewan yang belum menyerahkan LHKPN karena menganggap merepotkan.

"Saya menduga mereka itu belum dapat meluangkan waktu secara cukup. Mungkin sebagian menganggap alah ini bikin repot saja. Menggampangkan gitu. Tapi lebih banyak yang belum punya waktu," kata Hendrawan saat dihubungi, Rabu (16/3).

Hendrawan menjelaskan, bahwa pengisian form LHKPN itu tidak susah. Namun diperlukan kejujuran.

"Nah dokumennya, kalau menyampaikan rumah ada fotokopi sertifikat, NJOP sehingga penilaiannya benar," tuturnya.

Anggota komisi XI DPR ini menjelaskan, memang agak rumit mengurus LHKPN di awal. Namun ketika akan melaporkan kembali akan lebih mudah, karena tinggal melaporkan perkembangan kekayaan.

"Saya kira kalau konsentrasi full bisa tiga hari termasuk kumpulkan ke KPK," pungkasnya.

(mdk/rnd)
KPK Tetapkan Empat Anggota DPRD Jatim Tersangka Korupsi Dana Hibah

T.essa belum memberikan keterangan lebih lanjut soal lokasi mana saja yang digeledah.

KPK
DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenag 2025 Rp79 Triliun di Tengah Polemik Penyelenggaraan Haji

Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemenag
PDIP Hitung Kekuatan Parpol Lain untuk Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Basarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.

PDIP
PDIP Hitung Kekuatan Parpol Lain untuk Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Basarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.

PDIP
PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket

Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

hak angket Pemilu 2024
Mantan Caleg PDIP Blak-blakan Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus Harun Masiku, Ngaku Didepak Sepihak Tanpa Alasan

Usai diperiksa, Alexsius menceritakan dirinya didepak dari PDI Perjuangan dengan posisi saat akan dilantik menjadi anggota DPR RI.

Harun Masiku
KPK Kembali Ingatkan Pejabat Baru Segera Menyerahkan LHKPN

Imbauan ini ditujukan kepada menteri dan wakil menteri yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib lapor LHKPN.

KPK
Pansus Angket Haji DPR Libatkan LPSK, Menag Pertanyakan Siapa Saksi yang Terancam

Kementerian Agama ditegaskan Yaqut tidak akan mungkin mengintimidasi para saksi yang memberikan keterangan di DPR.

Pansus Angket Haji
DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI

Anggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)

dkpp
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Pemilu2024
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur

Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).

pkpu pilkada 2024
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

PPP
Politisi PDIP: Presiden Lebih Dengar Projo dan Bara JP Ketimbang Wantannas-Lemhannas

Wantannas atau Lemhannas kerap hanya menjadi tempat parkir prajurit yang tidak mendapat jabatan strategis.

Lemhannas