PDIP sebut reshuffle penting untuk efektivitas kerja pemerintah
Sekjen PDIP nilai reshuffle kabinet hal yang lumrah dilakukan dalam sebuah pemerintahan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab diplomatis soal kabar reshuffle kabinet jilid II. Menurut dia, itu kewenangan penuh Presiden Joko Widodo sebagai pemegang mandat prerogatif.
"Reshuffle atau tidak reshuffle itu kehendak Bapak Presiden ya," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (4/1).
Hanya saja, Hasto menekankan, PDIP akan memberikan masukan kepada Jokowi soal reshuffle kabinet jika diminta. Yang terpenting dalam reshuffle, kata dia, efektivitas kinerja kabinet Jokowi.
"Ketika PDIP ditanya tentu saja akan memberikan masukan-masukan dalam kaitannya dengan efektivitas dan kinerja pemerintah. Reshuffle harus dilakukan dalam rangka itu," imbuh dia.
Menurut Hasto, persoalan global memang dalam keadaan yang kurang baik. Beberapa negara seperti Jepang dan Australia bahkan sudah melakukan bongkar pasang menteri demi menjaga kestabilan pemerintahan dan pembangunan.
"Kita juga melihat situasi global tidak mudah. Kita melihat di Jepang sudah tiga kali melakukan reshuffle. Di Australia juga terjadi persoalan yang tidak jauh beda pada dasarnya karena tantangan yang di hadapi pemerintah memang tidak ringan," jelas dia.
Di luar wacana reshuffle, kata dia, PDIP lebih memfokuskan diri pada upaya dukungan kepada Pemerintah agar bisa bekerja lebih baik di tahun yang kedua ini.
"Dalam hal ini PDIP lebih baik berfokus bagaimana kami mendukung dan mendorong pemerintahan Jokowi-JK pada tahun yang kedua ini betul-betul lebih cepat bekerja untuk rakyat. Karena itulah iklim yang kondusif kami menciptakan 2015 merupakan tahun konsolidasi politik. Tahun ini merupakan untuk mempercepat pembangunan Indonesia," tutup dia.
Baca juga:
Djan Faridz: Kalau ditawari, saya ajukan Romi jadi menteri
Seskab akui ada yang minta jatah dua menteri ke Jokowi
Mengintip efektivitas kebijakan 'obat perlambatan ekonomi' Jokowi
Megawati tak rekomendasikan Trenggono gantikan Rini Soemarno
Tak lagi di PAN, Wahyu Trenggono dijagokan PDIP masuk kabinet
Dituding ngemis jabatan, Azis ngaku terlalu lemah buat intervensi
PAN tak mau komentar kabar Taufik pamit dari DPR mau jadi menteri
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.