PDIP Setuju PPKM Darurat 6 Minggu, Asal Rakyat Diberi Bansos

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo setuju rencana pemerintah memperpanjang PPKM Darurat. Menurutnya, beberapa hal yang perlu dipastikan jika diperpanjang adalah penerimaan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, serta vaksinasi Covid-19 dipercepat.

2021-07-14 13:26:53

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo setuju rencana pemerintah memperpanjang PPKM Darurat. Menurutnya, beberapa hal yang perlu dipastikan jika diperpanjang adalah penerimaan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, serta vaksinasi Covid-19 dipercepat.

"Berdasarkan indikator-indikator sudah seyogyanya diperpanjang. Salah satunya adalah saudara kita yang terpapar masih sangat tinggi. Kemudian mobilitas kita juga masih tinggi, rumah sakit masih banyak yang sudah penuh, kemudian juga justru malah zona merah semakin bertambah. Ini menjadi tidak ada alasan untuk tidak diperpanjang, memang harus diperpanjang PPKM skala darurat ini," ujar Rahmad kepada wartawan, Rabu (14/7).

Penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai harus dipastikan benar-benar tepat sasaran. Rahmad mengatakan, masyarakat membutuhkan bantuan itu karena kesulitan ekonomi di tengah pandemi.

"Kepada pemerintah kita sampaikan bantuan yang dalam jangka pendek ini untuk diterimakan kepada masyarakat. Bantuan sosial tunai itu mohon itu bisa tepat sasaran benar-benar yang menerima mendapat hak karena mengalami kesulitan secara ekonomi menerima bantuan sosial dari negara," ujar anggota DPR Fraksi PDIP ini.

Pemerintah juga perlu memperhatikan progres vaksinasi selama PPKM Darurat. Sebab, partisipasi masyarakat agak menurut sejak diterapkan PPKM Darurat. Rahmad mengusulkan tempat vaksinasi ditambah agar tidak menimbulkan kerumunan dan memunculkan klaster baru.

"Jadi solusinya adalah perbanyak spot-spot vaksin, bisa melibatkan kerjasama dengan sekolah-sekolah kemudian mekanisme jangan sampai kerumunan. Kemudian kepolisian-TNI hampir di setiap kecamatan ada. Kemudian kerjasama dengan organisasi-organisasi massa yang besar yang bisa membantu proses vaksinasi. Sehingga setelah diperbanyak kita harap herd immunity semakin tercapai," ucapnya.

Selain itu, pelaksanaan PPKM Darurat juga perlu dievaluasi. Sebab, meski berkurang tetapi masih banyak pelanggaran terkait mobilitas masyarakat. Masih juga beberapa pelaku ekonomi melakukan aktivitasnya. Protokol kesehatan di tempat publik juga masih perlu menjadi perhatian.

"Jadi salah satu perhatian bersama agar dari evaluasi ini dan paparan Covid masih tinggi dan diperkeruh suasana atau varian delta ini masih sangat luar biasa sehingga dari dasar itu kita bersama-sama lebih mengencangkan protokol kesehatan lebih taat terhadap PPKM darurat dan saudara-saudara kita bertugas di lapangan jangan segan-segan menyampaikan edukasi dan tentu sanksi-sanki yang mendidik kepada masyarakat," ujar Rahmad.

Pemerintah Jokowi menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).

Baca juga:
Harga Bahan Pangan Merangkak Naik di Tengah Penerapan PPKM Darurat
Viral Penjual Nangis Kena Sanksi PPKM, Ternyata Ini Alasannya Tak Bisa Tutup Warung
Ketua Banggar DPR Saran PPKM Darurat Diperpanjang Jika Kasus Covid-19 Tak Turun
3.752 Kendaraan di Yogyakarta Diminta Putar Balik Selama PPKM Darurat
KSPI: Saat Ini Ancaman PHK Sudah di Depan Mata
PTM di Depok Resmi Ditunda, Ini Aturan Wali Kota Terkait Belajar dari Rumah
Pemerintah Diminta Evaluasi Efektivitas PPKM Darurat Sebelum Putuskan Diperpanjang

(mdk/rnd)