PDIP Sindir Koalisi Besar: Mereka Tak Mampu Memformulasikan Siapa Jadi Capres
Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, koalisi besar baru sebatas wacana. Mereka sampai saat ini belum dikerucutkan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.
Partai-partai koalisi besar melempar keberatan dengan kehadiran PDIP yang hadir belakangan. Narasi terbangun, partai tersebut menolak PDIP bila ngotot menginginkan jatah calon presiden.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, narasi pembatasan yang dilakukan oleh partai di koalisi besar karena sampai saat ini kesulitan memformulasikan siapa yang akan menjadi calon presiden.
-
Apa fokus utama gugatan PDIP ke MK terkait hasil Pilpres 2024? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Apa yang menjadi strategi PDIP dalam Pilkada 2024? Kendati demikian, Hasto menyebut, dalam Pilkada 2024 PDIP membuka diri dan bekerja sama dengan semua partai politik.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk diusung oleh PDIP di Pilgub DKI 2024? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Bagaimana PDIP mempersiapkan diri untuk Pileg 2024 di Bali? Ketua Komisi III DPRD Bali itu menyatakan, persiapan telah terbangun secara sistematis sejak masa penjaringan Caleg hingga kini saat menunggu penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Jadi masa sosialisasi Caleg itu sebenarnya sudah cukup lama dan kita harapkan setiap Caleg telah memiliki basis massanya sendiri,†tegasnya.
-
Bagaimana PDIP akan meyakinkan hakim MK tentang kecurangan Pemilu 2024? “Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,†kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
-
Apa yang sedang dilakukan PDI Perjuangan terkait Pilkada 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
"Nah mereka yang belum membangun narasi dengan berbagai hal-hal yang nampaknya itu sebagai suatu bentuk pembatasan-pembatasan kepada PDI Perjuangan itu kan sebenarnya karena belum mampu memformulasikan siapa yang akan menjadi calon presiden," katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/4).
Menurutnya, koalisi besar baru sebatas wacana. Mereka sampai saat ini belum dikerucutkan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.
"Kerja sama besar itu kan masih dalam wacana. Jadi diskursus. Karena ini belum dikerucutkan pada platform yang akan diusung pada pemerintahan yg akan datang, belum dikerucutkan pada siapa yang akan jadi capres dan cawapres dan bagaimana bentuk kerja sama itu dilakukan," ujarnya.
Bantah Dominasi
Hasto menjamin tidak mendominasi koalisi. Bagi PDIP yang mendominasi adalah rakyat. Sehingga tidak perlu disampaikan ujaran bahwa PDIP akan mendominasi dan sebagainya.
"Nah kalo bagi PDIP yang mendominasi itu rakyat. Jadi bangsa yang begitu besar ini jangan didominasi sehingga ketika ada yang teriak PDIP jangan mendominasi itu suatu teriakan yang tidak perlu, karena bagi PDIP yang mendominasi adalah rakyat, kedaulatan rakyat, itulah yang punya hak sepenuhnya untuk mendominasi, bukan elite," pungkasnya.
Diberitakan, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyebut peluang PDI Perjuangan gabung koalisi besar terbuka. Tetapi, PDIP jangan ngotot untuk mendorong kadernya sebagai calon presiden.
Kata Yandri, masalah calon presiden akan dibahas bersama. Maka tidak boleh ada yang memaksa bila kadernya tidak dipilih.
"Tapi kan nggak bisa ngotot kalau misalkan nanti musyawarah nggak disepakati, ya itu artinya perlu ada kesepahaman bersama," ujar Yandri kepada wartawan, dikutip Rabu (19/4).
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/fik)