PDIP: Survei Poltracking tak fair dan profesional

"Kalau kepengen melihat siapa yang pantas jadi ketum maka yang ditanya harus anggota," kata Bambang Wuryanto.

Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menilai hasil sigi lembaga survei Poltracking Indonesia yang menyatakan Megawati Soekarnoputri tak layak menjadi pemimpin PDI Perjuangan tidak profesional. Penetapan Megawati sebagai ketua umum kembali sudah berdasarkan kesepakatan seluruh kader partai banteng.

"Metodologi harus benar. Siapa yg yang pantas jadi Ketum tanyalah anggota PDIP bukan publik. Hanta Yuda (Direktur Poltracking) harus belajar dulu. Tidak bisa diminta pendapat dan diframing seperti itu. Itu enggak fair, enggak profesional. Kalau kepengen melihat siapa yang pantas jadi ketum maka yang ditanya harus anggota," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/3).

Senada, Politikus Senior PDI Perjuangan, Pramono Anung menyatakan lembaga survei tidak perlu berspekulasi atas pergantian pucuk pimpinan partai politik. Mayoritas kader PDI Perjuangan satu kata meminta Megawati sebagai pimpinanya kembali.

"Mayoritas semuanya mencalonkan Ibu Mega jadi ketum. Dan semuanya sudah minta beliau maju lagi. Maka kongres nanti memberikan pembekuan dan legitimasi untuk Mega jadi ketum lagi," katanya.

Diketahui, Poltracking Indonesia melakukan survei pakar dan opinion leader untuk menyongsong Kongres IV PDI Perjuangan di Bali pada 8-12 April mendatang. Hasilnya, tiga nama yang merupakan keturunan Soekarno tidak direkomendasikan menjadi ketua umum PDI Perjuangan.

Ketiga nama tersebut adalah Puan Maharani, Prananda Prabowo dan Megawati Soekarnoputri. Dalam survei ada enam nama kader yang muncul sebagai pesaing Megawati, yaitu Ganjar Pranowo, Hasto Kristiyanto, Joko Widodo, Maruarar Sirait, Pramono Anung, dan Tjahjo Kumolo.

Baca juga:
Survei Poltracking, Megawati tak dikehendaki kembali pimpin PDIP
Megawati dinilai sukses lakukan regenerasi di internal PDIP
Koster sebut Kongres IV PDIP tidak bakal usik posisi Megawati