PDIP Tak Ingin Pimpinan MPR Dipilih Lewat Sistem Voting
Kursi pimpinan MPR diketahui menjadi incaran partai politik pemenang Pemilu 2019. Sebut saja, PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Partai Gerindra, hingga Demokrat. Yasonna meminta seluruh parpol yang lolos parlemen, termasuk Gerindra untuk duduk bersama membahas soal pimpinan MPR.
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Yasonna Laoly tidak ingin pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 dilakukan dengan voting. PDIP menginginkan paket pimpinan MPR ditentukan lewat musyawarah.
"Kalau boleh, musyawarah mufakat dulu. Jangan ada voting lah, karena MPR ini kan Majelis Permusyawaratan Rakyat," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Bagaimana Puan Maharani bisa menjadi Ketua DPR? Kini puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Apa yang menjadi kekhawatiran DPR terkait keterlibatan Ormas dan satpam dalam pengamanan Pemilu 2024? Sebab Sahroni melihat, akan ada saja oknum yang berpotensi menyalahgunakan program yang diinisiasi Polda Metro Jaya ini. “Jangan karena telah dilibatkan, jadi ada oknum yang ‘mentang-mentang’ dan menggunakan posisinya dengan semena-mena di lapangan. Untuk menekan masyarakat lah atau apa pun itu, malah hilang nanti esensi program ini," katanya.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
Kursi pimpinan MPR diketahui menjadi incaran partai politik pemenang Pemilu 2019. Sebut saja, PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Partai Gerindra, hingga Demokrat. Yasonna meminta seluruh parpol yang lolos parlemen, termasuk Gerindra untuk duduk bersama membahas soal pimpinan MPR.
"Prinsipnya sebagai lembaga negara dimana ada DPD, DPR bersatu menjadi anggota majelis ya dalam penentuan pimpinan tentu ada baiknya duduk bersama," jelas Menteri Hukum dan HAM itu.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut bahwa empat partai koalisi Jokowi telah sepakat membuat satu paket pimpinan MPR. Dia menjelaskan empat partai koalisi tersebut ditentukan berdasarkan perolehan suara dalam Pemilu 2019.
Adapun parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf yang lolos ke parlemen antara lain, PDIP, Golkar, NasDem, PKB, dan PPP. Selain diisi empat parpol, komposisi kursi pimpinan MPR juga terdiri dari satu anggota DPD.
"Paket itu kan terdiri dari empat parpol plus satu (anggota) DPD. Nah tentu empat parpol itu usulannya yang berkembang dalam pembicaraan koalisi ya paket dari koalisi," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8).
Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PAN Usul Bikin 10 Pimpinan MPR, PDIP Ingatkan Soal Libido Politik
Wasekjen PAN Usul Pimpinan MPR Ditambah jadi 10 Orang
Sekjen PPP Sebut Kadernya Berpeluang jadi Ketua MPR jika Gunakan Sistem Paket
Sekjen PPP: Jika Disepakati Final Posisi Ketua MPR untuk Golkar, Kami Tak Masalah
PKS Akui Harus Ikut Paket Pimpinan MPR dari Koalisi Jokowi jika Ingin Dapat Jatah
Golkar Minta Pemilihan Pimpinan MPR Jangan Tawar Menawar Kepentingan Politik
Fadli Zon Soal Gerindra Ingin Kursi Pimpinan MPR: Sangat Pantas gitu loh