PDIP Usul Hak Angket MK, Gerindra: Rendahkan Akal Sehat dan Konyol

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai usulan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi yang diajukan anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu konyol. Sebab, menurutnya, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif bukan objek hak angket.

"Ini terlalu merendahkan akal sehat kita sebagai seorang warga negara yang paham hukum, iya nggak? Coba sih Anda misalnya itu tadi kan main bola kalah diajukan banding ke pengadilan kok sekonyol itu gitu loh ya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11).

Habiburokhman mengatakan, apa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata. Ia meminta jangan dirusak mekanisme hukum dengan ego politik.

"Udahlah kita kepentingan politik biasa kok berbeda satu sama lain tapi yang lebih elegan gitu loh. Kita kan perlu mengisi ruang publik dengan narasi-narasi pencerdasan jangan kita perkosa mekanisme hukum asas hukum dengan egosentris politik kita gitu ya," tegasnya.

Wakil ketua Komisi III DPR ini menjelaskan bahwa hak angket hanya bisa digunakan untuk lembaga yang diawasi oleh pemerintah eksekutif. Sementara posisi Mahkamah Konstitusi berada di yudikatif.

"Itu kan hak angket itu kan dalam konteks hubungan antara pengawas dengan yang diawasi oleh pemerintah eksekutif. Yudikatif itu kalau di trias political lembaga lain lagi nggak bisa jadi objek hak angket gitu loh," jelas Habiburokhman.

"Jadi kalau ada orang yang mengajukan hak angket apalagi latar belakang politik kan kita tahu kan ya nggak? Ya silakan sajalah dia bernari-nari sampai puas hatinya," tutup Habiburokhman.