Dianggap Lecehkan MK, Masinton PDIP Dilaporkan ke MKD DPR
Syahrizal merasa tindakan Masinton yang mengusulkan hak angket terhadap putusan MK tidak menghargai lembaga yang dipimpin Anwar Usman tersebut.
Masinton diduga melanggar etik karena membuat heboh di Rapat Paripurna.
Dianggap Lecehkan MK, Masinton PDIP Dilaporkan ke MKD DPR
Advokat Lingkar Nusantara (Lisan) Syahrizal Fahlevy melaporkan anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
- PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Syahrul Yasin Limpo Capai Miliaran, Ada Indikasi TPPU
- Gabung PDIP, Wali Kota Makassar Dipercaya Pimpin TPD Ganjar Pranowo di Sulsel
- KPK Dikabarkan Tetapkan Mentan Syahrul Yasin Limpo Jadi Tersangka
- AHY: Saya Ucapkan Selamat kepada Bapak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
Syahrizal menilai, Masinton diduga melanggar etik karena membuat heboh di Rapat Paripurna pada 31 Oktober 2023.
Sehingga, Lisab melaporkan Masinton ke MKD.
"Melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Masinton Pasaribu," kata Syahrizal, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/11).
merdeka.com
Diketahui, Masinton dalam Rapat Paripurna pada 31 Oktober 2023 mengusulkan DPR untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki keganjilan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.
MK dalam putusan itu menyatakan batas usia minimal capres dan cawapres tidak berubah, tetapi menambahkan frasa bisa di bawah umur 40 asalkan sedang atau pernah menduduki jabatan negara yang dipilih melalui pemilu.
Syahrizal merasa tindakan Masinton yang mengusulkan hak angket terhadap putusan MK tidak menghargai lembaga yang dipimpin Anwar Usman tersebut.
"Pelecehan terhadap MK," tegasnya.
merdeka.com
Terlebih, kata Syahrizal, MK bukan objek hak angket DPR.
Sebab, parlemen punya kewenangan untuk hal tersebut terhadap pelaksanaan dan atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas.
Oleh karena itu, dia meminta MKD mau mengusut laporan yang dibuat Lisan atas dugaan pelanggaran etik dengan teradu Masinton.
"MKD mengenakan sanksi sedang, karena berdasarkan perturan etik itu sendiri, perbuatan Masinton Pasaribu ini termasuk dalam kategori sedang," ujar Syahrizal.
Sementara itu, Masinton mengkritik keras laporan yang dilayangkan Lisan ke MKD atas dugaan pelanggaran etik pendiri Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) itu.
"Salah alamat," kata Masinto, kepada wartawan, Jumat (3/11).
Masinton menyebut interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat menjadi hak konstitusional yang prosedurnya diusulkan oleh legislator.
"Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat itu hak konstitusional DPR RI," ujar dia.
Masinton kemudian menyinggung soal UUD 1945 Pasal 20A yang menyatakan DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat," imbuhnya.
- Doa agar Aib Tidak Tersebar Lengkap Arab Latin dan Artinya
- 179 Nama Bayi Laki-Laki dari Bahasa Belanda Beserta Artinya, Penuh Wibawa & Berkharisma
- Nostalgia Masa Sekolah, Intip Momen AHY dan Istri Kunjungi SMA Taruna Nusantara
- Rano Karno Blusukan Sapa Warga Kapuk Jakbar, Warga Berebut Salaman & Foto Bareng
- MenPAN-RB: Tak Ada PHK Tenaga Honorer, Gaji Tidak Turun
-
Alma Fikhasari
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024
