Pembelaan Setnov dan kroni-kroninya soal pencatutan nama Jokowi

Setnov: Demi kepentingan rakyat

Klarifikasi yang dijawab secara beruntun oleh Ketua DPR Setya Novanto seakan mengatakan bisa mencatut nama Jokowi tak masalah asal berkaitan dengan rakyat. Setnov mencoba perlahan mengalihkan pada kebutuhan rakyat. 

"Jadi menurut pendapat saya, kita juga tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan dan beliau-beliau tentu saya sangat berhati-hati dan harus menyampaikan secara jelas apa yang disampaikan Presiden kepada saya yang intinya bahwa beliau apa yang menjadi perhatian untuk rakyat, perhatian untuk kepentingan masalah yang besar yang untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, tentu ini menjadi hal yang harus saya sampaikan itu. Khususnya yang berkaitan dengan yang berkaitan bagi hasil yang berkaitan dengan CSR, yang khusus kepentingan untuk rakyat dan juga khususnya untuk rakyat semua," tuturnya.

Setnov: Sudirman pernah datang minta bantuan

Setnov juga menjelaskan bahwa pernah ada pertemuan dirinya dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Namun pertemuan tersebut dia anggap sebagai sebuah permintaan Sudirman agar dia bantu. 

"Yang jelas saya pernah kedatangan di mana beliau minta penjelasan di kantor kami dan menjelaskan begitu program-program ke depan dan tentu beliau minta tolong bagaimana ini supaya ini bisa diberikan adanya jalan keluar karena ini merupakan hal baik," ungkapnya.

Setnov: Saya perhatikan kode etik

Setnov juga menjelaskan bahwa sejauh ini sebagai pejabat negara dia patuh pada kode etik parlemen. Dia juga mengakui bahwa sebuah perusahaan harus dikelola secara transparan. 

"Tapi yang jelas kalau ada berita, pertanyaan-pertanyaan tadi (dari wartawan) meminta saham, itu kita harus hati-hati, saya khususnya pimpinan DPR sangat memperhatikan kode etik di Indonesia dan kode etik di Amerika atau perusahaan Amerika di manapun. Karena itu mengandung adanya, duta besar selalu mengingatkan pada saya juga bahwa ada foreign Corruption practice act bahwa di dalam hal yang berkaitan dengan saham, itu harus hati-hati," katanya,

"Karena itu harus dinilai dan tidak gampang diberikan. Itu betul-betul harus dilihat, orang keluar dari perusahaan Rp 100 saja itu betul-betul harus dilaporkan apalagi jumlah yang besar, apalagi saham. Apalagi untuk melakukan hal-hal yang lebih jauh itu harus dilaporkan terlebih dahulu dan harus disampaikan ke yang bersangkutan," imbuhnya.

Fahri Hamzah: Freeport aktif minta ketemu DPR

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengakui PT Freeport Indonesia terus melobi pimpinan DPR agar kontraknya diperpanjang. Hal tersebut lantaran DPR ngotot tidak akan memperpanjang kontrak perusahaan itu.

"Loh ini kan dari awal kita menjadi pimpinan itu kan, direksi Freeport memang ingin ketemu kita, kalau yang saya dengar. Tapi saya enggak pernah ketemu. Mereka terus ngejar-ngejar, bahkan saya mendengar ada banyak orang mengontak minta jalur ketemu dan memang mereka minta terkait perpanjangan, jadi dugaan saya yang aktif itu ya Freeport," kata Fahri di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Politikus PKS ini menjelaskan akhirnya Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) bertemu dengan perwakilan PT Freeport. Namun dia menyayangkan ternyata ada pihak tertentu yang merekam obrolan itu.

"Yang minta ketemu mereka (Freeport). Lalu mereka yang merekam ya itu yang belum saya mengerti karena saya belum dengar rekamannya. Saya tanya Pak Setnov apa bapak yang merekam? Dia bilang enggak," tuturnya.

Fahri Hamzah: Perusahaan asing rekam pimpinan lembaga negara

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding Menteri ESDM Sudirman Said yang merekam dan membocorkan transkipan perpanjangan kontrak PT Freeport yang mencatut nama Presiden Joko Widodo. Sebab, hasil rekaman tersebut menjadi opini publik.

"Saya belum tahunya gini, ini yang merekam siapa sebetulnya? Yang betul-betul ikhtiar merekam, bawa rekaman gitu, kemudian rekaman itu disampaikan kepada menteri. Saya tidak tahu apakah SS ( Sudirman Said) merekamnya langsung. Lalu setelah dia merekam, diumumkan kepada publik. Dia bocorkan, saya engga percaya gitu perusahaan asing melakukan hal itu. Enggak masuk akal itu," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11).

Namun, dia mengaku belum mendengar isi pembicaraan rekaman tersebut. Menurut dia, transkipan pembicaraan tidak bisa menjadi dasar untuk memberikan sanksi terhadap Setya Novanto.

"Tapi enggak bisa transkripan dijadikan dasar. Saya perlu mendengar rekamannya dan saya terus terang luar biasa kok bisa ada operasi seperti ini ya," kata dia.

"Saya agak kaget. Kok bisa ada perusahaan asing merekam seorang pimpinan lembaga negara di Indonesia, lalu itu dibocorkan jadi opini publik dan itu bekerja sama dengan seorang menteri menggunakan data itu," imbuh dia.

Agus Hermanto: Setnov tak mungkin intervensi atau catut Jokowi

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) geram Setya Novanto disebut sebagai pemalak PT Freeport Indonesia sembari mencatut nama Presiden Joko Widodo. Dewan meminta publik menunggu hasil penyidikan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengakui baru mendapat kabar setelah Setya dilaporkan Sudirman ke MKD. Dia bahkan sempat klarifikasi kabar itu langsung kepada atasannya di DPR tersebut. Menurut Agus, Setya tak mungkin melakukan tindakan itu. 

"Pagi-pagi sebelum Paripurna saya menanyakan hal ini kepada Pak Setnov? Saya mendengar kok ada yang seperti ini? Cuma kan pada waktu itu Pak Sudirman baru menyampaikan. Ketika dilaporkan beliau mengatakan, beliau mana mungkin melakukan intervensi ataupun mencatut nama," terangnya.