Pemerintah dan DPR sepakat penyelesaian RUU Tax Amnesty
Akom tidak menampik kalau di internal lembaga DPR terjadi perbedaan pemahaman terhadap RUU Tax Amnesty.
Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty segera diselesaikan. Hal ini diputuskan setelah pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.
"Tadi dalam rapat ada kesepahaman antara pemerintah dengan dewan bahwa setelah rapat konsultasi dan setelah pembahasan RUU yang akan dilakukan segera oleh dewan dalam hal ini komisi XI bersama pemerintah dalam hal ini Menkeu dan Menteri Hukum yang mewakili pemerintah," kata Ketua DPR Ade Komarudin dalam Konferensi Pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (15/4).
"Tentu dengan rapat konsultasi tercapai kesepahaman antara dewan dengan pemerintah dalam hal target, materi dan substansi dari RUU tersebut," sambung Akom sapaan Ade Komarudin.
Disampaikan Akom, Presiden menegaskan kepada pimpinan fraksi bahwa RUU Tax Amnesty ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para pengusaha untuk membawa uang kembali ke Indonesia. Presiden, tambah Akom juga menyampaikan data lengkap tentang nama-nama orang yang menyimpan uangnya di luar negeri.
"Data dari pemerintah sungguh sangat memberikan kepastian kepada para pimpinan fraksi yang mempertanyakan berapa uang masuk," ujarnya.
Akom tidak menampik kalau di internal lembaga DPR terjadi perbedaan pemahaman terhadap RUU Tax Amnesty. Namun setelah berkonsultasi dengan Presiden, perbedaan tersebut bisa dibersihkan.
"Cuma perbedaan pandangan sedikit saja dan clear sudah dengan pertemuan konsultasi ini sesuai dengan permintaan dari pimpinan fraksi pada rapat pengganti bamus. clear sudah, tidak ada masalah," tandasnya.
Baca juga:
Demi RUU Tax Amnesty, pemerintah dan DPR turuti syarat PKS
DPR kebut pembahasan RUU Tax Amnesty pekan depan
Setelah RUU Tax Amnesty, DPR siapkan RUU Lalin Devisa dan KUP
Fadli Zon minta RUU Tax Amnesty diikuti revisi UU Lalu Lintas Devisa
DPR: Pengampunan pajak jadi kebutuhan dasar negara Indonesia
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan pengukuhan pengurus DPP PKB periode 2024-2029? Namanya akan jadi kejutan dan diumumkan berbarengan saat pengukuhaan/pelantikan pengurus DPP PKB periode 2024-2029," pungkasnya.