Pengacara PSI sebut laporan Bawaslu tak layak dilanjutkan
Albert juga menyinggung Bawaslu yang hanya menindak PSI. Padahal, PAN juga membuat iklan yang sama dalam koran yang sama. Dia mendesak juga Bawaslu agar berlaku adil kepada semua pihak yang diduga melakukan kampanye di luar jadwal.
Pengacara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Albert Aris mengatakan laporan Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye. Sebab makna citra diri yang dipermasalahkan tidak jelas dalam aturan undang-undang.
"Pendapat kami penyidikan atas laporan Bawaslu layak dihentikan karena perbuatan yang dilakukan PSI bukan tindak pidana, menurut pasal 492 UU Pemilu karena frasa citra diri di UU tersebut itu terlalu luas dan belum ada penjelasannya serta belum ada peraturan resmi dari KPU yang mengatur atau mendefinisikan tentang citra diri," ujar Albert dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (23/5).
-
Siapa yang memulai kampanye di Surabaya? Anies memulai kampanye di Jakarta. Sedangkan, Cak Imin bakal berkampanye di Surabaya.
-
Siapa yang terlibat dalam kampanye edukasi "Waspada dan Kenali Modus Palsu #BilangAjaGak"? Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa BRI sebagai bank yang concern terhadap segala jenis kejahatan perbankan, terus mengedukasi nasabahnya melalui berbagai kanal, baik media konvensional maupun media sosial. "Melalui campaign ini, diharapkan awareness dan kewaspadaan masyarakat semakin meningkat, terutama dalam mengenali modus dan praktik penipuan," ujarnya.
-
Kenapa BRI meluncurkan kampanye "Waspada dan Kenali Modus Palsu #BilangAjaGak"? Fenomena inilah yang membuat pentingnya edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi penipuan yang bisa terjadi. Hal tersebut juga yang menggerakkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk terus meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat.
-
Kenapa Nagita muncul di poster kampanye tersebut? Sebagai seorang yang masih ada darah Sulawesi Utara (yaitu) Manado, tentu bangga bisa mewakili daerah untuk membangun," tulisnya. "Namun untuk postingan yang mengatasnamakan saya sebagai Calon Wakil Gubernur, saya menyatakan belum pernah mencalonkan diri atau ajakan untuk mencalonkan," sambungnya.
-
Di mana kampanye akbar Prabowo-Gibran diadakan? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tembus di atas 51 persen usai kampanye akbar terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (10/2/2024).
-
Kapan kampanye akbar Prabowo-Gibran berlangsung? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tembus di atas 51 persen usai kampanye akbar terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (10/2/2024).
Dalam Peraturan KPU (PKPU), menurut Albert, tidak merinci makna citra diri. Bawaslu sendiri merujuk dalam surat edaran KPU nomor 216/2018, yang berupa kesepakatan KPU, Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers.
Albert menilai surat edaran tersebut tidak dapat dijadikan acuan karena bukan peraturan undang-undang seperti dia mengutip UU 12/2011 tentang hierarki pembentukan undang-undang.
"Surat dari KPU nomor 216 itu bukan sumber hukum yang diakui di Indonesia silakan dibantah kalau ada dasarnya silakan dibantah sehingga kesepakatan ini tidak bisa dijadikan acuan untuk unsur delik melakukan kampanye. Jadi masyarakat kita dorong Bawaslu mengeluarkan peraturan yang tidak bertentangan dengan konstitusional," jelas Albert.
Menurut Albert, citra diri yang dimaknai oleh PSI adalah partai anak muda yang mengusung anti korupsi dan toleransi. Maka dari itu, dia menilai logo dan nomor urut PSI dalam pemilu seperti yang ada di iklan media cetak yang dikasuskan, bukan merupakan citra diri partai berlambang bunga.
"PSI identitasnya adalah partai anak muda partai yang mengusung anti korupsi, toleransi," kata dia.
Albert juga menyinggung Bawaslu yang hanya menindak PSI. Padahal, PAN juga membuat iklan yang sama dalam koran yang sama. Dia mendesak juga Bawaslu agar berlaku adil kepada semua pihak yang diduga melakukan kampanye di luar jadwal.
"Kalau benar ketentuan pidana melakukan kampanye di luar jadwal diterapkan secara adil tentunya banyak yang kena bukan hanya parpol tapi simpatisan. Jadi jangan sampai ketentuan ini ditetapkan lalu di cabut. Jangan sampai," tutupnya.
Baca juga:
Formappi kritik Bawaslu hanya proses PSI terkait dugaan pelanggaran kampanye
Begini proses Bawaslu tetapkan unsur pidana dari iklan PSI di Jawa Pos
3 Alasan PSI laporkan Ketua Bawaslu RI ke DKPP
PSI resmi laporkan dua komisioner Bawaslu RI ke DKPP
Bawaslu tindaklanjuti dugaan pelanggaran kampanye oleh PAN & Hanura