Pengesahan Perppu Cipta Kerja Diwarnai Mik Mati dan Walk Out
Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Pengambilan keputusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 diwarnai insiden mik mati hingga walk out. Momen mik mati terjadi ketika Fraksi Demokrat bicara, sementara aksi walk out dilakukan Fraksi PKS.
Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Siapa yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan? Seluruh pemain timnas yang berlaga di Piala AFF yang digelar di Stadion Jakabaring, Palembang ini akan dilindungi keselamatannya, sejak saat latihan terlebih saat pertandingan.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Awalnya, Ketua DPR RI Puan Maharani akan mengetuk palu pengesahan Perppu Cipta Kerja. Puan menyampaikan, dua fraksi yaitu Demokrat dan PKS tidak menerima hasil kerja Panja dan menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja.
"Dua fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menyatakan belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang penetapan Perppu Cipta Kerja dilanjutkan dalam tahap pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI," ujar Puan di ruang rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3).
Sebelum palu diketuk, Hinca Pandjaitan dari Fraksi Demokrat meminta waktu untuk berbicara menyampaikan pandangan Demokrat. Hinca meminta izin bicara di atas podium lantaran takut dibatasi.
Namun, Puan menjawab, meski di panggung juga akan dibatasi waktu lima menit.
"Boleh kami di atas panggung pimpinan, kalau di bawah kan pakai timer," ujar Hinca.
"Di atas dan di bawah tetap lima menit pak," balas Puan.
Kemudian, Hinca dipersilakan bicara di atas podium. Kurang lebih lima menit berjalan, tiba-tiba pengeras suara mati. Hinca terus bicara tanpa mempedulikannya, bahkan ia mengeraskan suaranya sampai terdengar seisi ruangan. Riuh tepuk tangan diberikan anggota dewan yang hadir.
Akhirnya, Hinca menyelesaikan penyampaian pandangan Fraksi Demokrat. Ia kemudian menyerahkan pandangan Demokrat secara tertulis ke meja pimpinan DPR khususnya diberikan langsung kepada Puan. Hinca juga sempat berjabat tangan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir di ruang rapat paripurna.
Selanjutnya, Puan memberikan waktu kepada Bukhori dari Fraksi PKS untuk menyampaikan pandangan fraksinya.
Bukhori menyampaikan alasan PKS menolak Perppu Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang. PKS berpandangan seharusnya pemerintah menjawab putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja dengan memperbaikinya setelah mendengarkan aspirasi seluruh stakeholder dan masyarakat.
"Dan yang kedua menghargai terhadap putusan MK terkait dengan UU Ciptaker yang memerintahkan agar memperbaiki proses di dalam penyusunan UU serta melibatkan seluruh stakeholder dan memperluas pendengaran dan pandangan dari seluruh masyarakat, dan konsisten dengan pandangan fraksi PKS yang telah memberikan catatan-catatan kritis yang telah kami sampaikan di Panja dan di Baleg dan juga di pada pembahasan-pembahasan Ciptaker," ujarnya.
Akhirnya, PKS menyatakan untuk walk out dari ruang rapat paripurna sebagai bentuk simbolik menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja.
"Maka dengan segala hormat kami Fraksi PKS menolak Perppu Nomor 2 tahun 2022 dan menyatakan walk out untuk agenda penetapan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2022 meskipun kami akan kembali lagi untuk agenda-agenda lain," tegas Bukhori.
Namun, agenda pengesahan RUU Cipta Kerja tetap dilanjutkan. Puan mengambil keputusan untuk mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang.