Tunjangan PNS Bakal Dipotong Jika Terlambat Masuk Kerja dan Pulang Lebih Cepat
Beberapa pelanggaran disiplin yang dapat mengakibatkan pemotongan TPP antara lain sering terlambat masuk kerja, pulang cepat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Timur, Deni Sutrisno menegaskan bahwa ada sanksi pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) diberlakukan kepada para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang melanggar aturan kedisiplinan.
"Ada aturan yang jelas mengenai besaran pemotongan TPP untuk setiap pelanggaran disiplin yang mesti dipahami para ASN. Misalnya, seorang PNS sering terlambat masuk kerja, TPP akan dipotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Deni dikutip dari Antara Samarinda, Kamis (1/8).
Kebijakan pemotongan TPP, menurutnya, telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Beberapa pelanggaran disiplin yang dapat mengakibatkan pemotongan TPP antara lain sering terlambat masuk kerja, pulang cepat, meninggalkan tugas tanpa izin, tidak mengikuti apel, serta tidak mengikuti upacara peringatan hari besar nasional.
Bahkan, ASN yang cuti sakit pun dapat dikenakan pemotongan TPP meskipun besaran potongan itu berbeda-beda dan tergantung durasi cuti.
"Tujuan kebijakan itu adalah untuk pemberian efek jera kepada ASN yang melanggar disiplin dan mendorong mereka lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Pemotongan TPP juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Deni.
Besaran pemotongan TPP untuk ASN pelanggar disiplin mulai satu persen hingga 100 persen. Untuk pelanggaran yang bersifat ringan, seperti terlambat masuk kerja atau pulang cepat, pemotongan TPP yang dikenakan relatif kecil.
Namun, pelanggaran yang lebih serius seperti sering tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, pemotongan TPP bisa mencapai 100 persen.
"Pemotongan TPP dihitung secara kumulatif dalam satu bulan. Artinya, jika seorang ASN melakukan beberapa pelanggaran dalam satu bulan, total pemotongan TPP akan semakin besar," katanya.
Kebijakan pemotongan TPP berlaku untuk semua ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, tanpa terkecuali. Baik ASN yang berstatus PNS maupun Pegawai Pemerintah dalam Perjanjian Kerja (PPPK) akan dikenakan sanksi yang sama jika melanggar aturan disiplin.
"Kami berharap disiplin kerja para ASN di Kaltim dapat semakin meningkat. Sehingga, pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat juga dapat semakin baik," tutup Deni.
- Potret Mahalini Pulang Kampung ke Bali, Cantik Banget saat Buat Kue di Dapur & Ternyata Disusul Adik-adik Rizky Febian
- Momen IShowspeed Diberi Batik Dibilang Khas Malaysia, Langsung Cari Tahu Ternyata Asal Indonesia
- Potret Kamar Bunda Corla di Rumah Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting 'Kok Bau?'
- Ibunda Beberkan Bullying Dialami dr Aulia Berujung Kematian: Dibentak Saat Sakit Hingga Tugas Nyaris 24 Jam
- Disebabkan Karena Faktor Genetik atau Lingkungan, Ketahui Penyebab Terjadinya Buta Warna pada Seseorang
- Merdeka
Berita Terpopuler
-
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024
