Perbaiki IPK Indonesia, Tom Lembong Sebut AMIN Bakal Kembalikan Independen KPK

Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong angkat bicara terkait dengan rangking Indonesia yang merosot karena mengalami stagnan skor Indeks Persepi Korupsi (IPK) pada tahun 2023.

Sebagaimana hasil rilis dari rilis Transparency International Indonesia (TII) terhadap IPK menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dari total 180 negara terendah dalam skor IPK per tahun 2023. Dengan kondisi skor yang stagnan 34, sama dengan tahun 2022.

“Bagi saya rangking tetap bermakna kemudian dari sisi Anies - Muhaimin, kami sudah jelas menyampaikan kepada publik,” kata Tom saat saat konferensi pers Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta, Selasa (30/1).

Tom membeberkan salah satu upaya paslon nomor urut 01, Anies - Muhaimin apabila terpilih nanti, yakni melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK yang secara garis besar bertujuan mengembalikan indepedensi KPK seperti dulu.

“Sehingga kita kembali ke Undang- undang 2002. Dengan konsekuensinya KPK kembali ke lembaga independen, akuntabel hanya kepada publik. Bahkan tidak akuntabel kepada presiden seperti statusnya sebelum Revisi UU KPK 2019. Jadi tidak lagi bagian dari borkorasi yang stafnya tidak lagi ASN,” ujarnya.

Selain itu, Tom menjelaskan upaya kedepan untuk melakukan reformasi sistem pendaan partai politik.

Dengan memberikan jatah tahunan yang sesuai kepada partai politik yang lolos ke parlemen, agar mencegah korupsi demi mendanai keperluan partai.

“Meskipun angkanya puluhan triliun pertahun. Tapi akan menghemat ratusan triliunan petahun, dalam bentuk korupsi. Karena saat ini parpol-parpol menguangkan posisinya di kementerian- kementerian untuk mencari dana politik, itu jelas ya kan,” kata dia.

“Nah kalau kita hilangkan tekanan finansial tersebut. Pengalaman di berbagai negara menunjukan bahwa langsung hilang. Intensif bahkan kebutuhan parpol-parpol yang mendanai kegiatannya dengan korupsi (berkurang),” tambahnya.

Tom juga mengatakan dampak lain dalam pembuatan kebijakan yang bisa lebih baik. Karena, sering kali korupsi dilakukan dengan upaya membuat aturan-aturan yang inkonsisten demi kepentingan segelintir pihak.

“Tentu tidak bisa menyelesaikan secara total, selalu ada saja kerakusan ada saja orang yang mencoba atau mau diapain juga tetap saja akan tetap korup ya. Tetapi kalau kita bicara sistem,” ujarnya.