Perpanjangan SK munas Riau hadiah Golkar karena dukung pemerintah
"Ini kelucuan yang istimewa," kata Margarito.
Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengkritik keras perpanjangan SK Riau oleh Menkum HAM, Yasonna Laoly demi mewujudkan niat DPP Golkar untuk menggelar Munaslub. Perpanjangan ini dinilainya sebagai suatu kelucuan dan mengistimewakan Golkar secara hukum.
"Ini kelucuan yang istimewa, SK diperpanjang, tidak berubah. Kubu munas sudah berakhir. Kalau kita bicara hukum, SK Riau mesti menyelenggarakan munas, baru SK lagi. Tidak bisa ini dia berakhir lalu sudah hukum SK diperpanjang," kata Margarito di Gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (1/2).
Selain menyebutnya sebagai kelucuan istimewa, dia menilai, ada muatan politis di balik perpanjangan SK ini. Mengingat, momen permintaan perpanjangan SK terjadi ketika Golkar mendeklarasikan dukungannya kepada Pemerintahan Jokowi-JK.
"Jelas ada muatan politis, agak sinting kalau nggak ada muatan politis. Kan itu muncul setelah Golkar terbuka administratif rapimnas itu mendeklarasikan kami dukung (Pemerintah), ada hasilnya (yakni) perpanjangan SK," terang dia.
Bagi Margarito, perpanjangan SK Riau adalah dampak dari lemahnya Golkar secara internal. Perpanjangan SK disebutnya sebagai hadiah atas dukungan kepada Pemerintah. Bagi Margarito jelas hal ini bukan sebagai langkah yang tepat secara hukum.
"Jadi SK kompensasi dari sikap lemahnya Golkar menunjukan bahwa pemerintah menggunakan hukum sebagai alat mengkonsolidasi. Itu cara yang salah. Yang selesai ya selesai saja," tandas dia.
Baca juga:
'Golkar sudah mulai bersatu kok diobok-obok lagi, kasihan dong'
Ade Komarudin tak jamin Munaslub Partai Golkar bisa bersih
Ade Komaruddin isyaratkan menolak wacana Partai Golkar Indonesia
Akhir cerita konflik parpol, Golkar dan PPP dukung Jokowi
Untuk gelar Munaslub, DPD-DPD Golkar tak perlu Musda
Kubu Ical: Bikin partai tak mudah seperti buat pisang goreng!
JK minta nama kader Golkar yang dipecat direhabilitasi sebelum Munas
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.