Petinggi Golkar nilai usul Perppu KPK sah saja asal tak melemahkan
Petinggi Golkar nilai usul Perppu KPK sah saja asal tak melemahkan. Salah satu pasal yang harus diperbaiki adalah prosedur penanganan kasus korupsi oleh KPK. Namun, Perppu itu tidak bakal mengubah tugas dan fungsi pokok KPK.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menilai usulan agar pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sah-sah saja. Asalkan substansi Perppu UU KPK tidak untuk melemahkan lembaga antirasuah itu.
"Sepanjang tidak dalam posisi kemudian menghilangkan kewenangan atau mengurangi kewenangan KPK atau sering istilah publik melemahkan KPK, bisa bisa saja," kata Agung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Salah satu pasal yang harus diperbaiki adalah prosedur penanganan kasus korupsi oleh KPK. Namun, dia meyakini Perppu itu tidak bakal mengubah tugas dan fungsi pokok KPK.
"Mungkin soal prosedur, tapi yang berkaitan dengan inti tugas pokoknya itu saya kira tidak berubah, yaitu melakukan penyidikan, melakukan penahanan, melakukan penangkapan, itu saya kira tidak berubah," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasannya, saat ini pemberantasan korupsi oleh KPK banyak terjadi penyimpangan prosedur. Sementara, proses revisi UU akan memakan waktu lama.
"Presiden bisa membuat Perppu, lebih cepat. Kalau saya jadi Presiden, saya bikin Perppu, ini darurat kok," kata Fahri.
Menurutnya, ketika nanti Pansus Angket merekomendasikan untuk merevisi UU KPK, maka perlu ada persetujuan dua pihak yakni pemerintah maupun DPR.
Lagipula, kata Fahri, revisi UU KPK juga memerlukan kemauan dari Presiden dalam memasukkan usulan tersebut dalam program legislasi nasional (Prolegnas) dan dibahas secara cepat oleh parlemen.
"Kalau saya sih memang sebaiknya Presiden menyiapkan Perppu. Ini kejanggalan dan permasalahannya sudah terlalu banyak. Presiden harus berani," tegasnya.
Baca juga:
Fahri Hamzah usul Jokowi buat Perppu KPK
Jawab Fahri Hamzah, KPK yakin Jokowi tidak akan keluarkan Perppu KPK
PAN setuju Jokowi terbitkan Perppu UU KPK jika untuk menguatkan
Demokrat minta pansus jelaskan revisi UU KPK, bikin kuat atau lemah