Pimpinan DPR kaji aturan main Setya Novanto harus mundur atau tidak
Pimpinan DPR kaji aturan main Setya Novanto harus mundur atau tidak. Fahri menegaskan, penetapan Novanto sebagai tersangka tidak akan berpengaruh terhadap kinerja dan stabilitas politik di DPR. Hal itu pernah dibuktikan saat Novanto dicekal bepergian ke luar negeri atas kasus yang sama.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pimpinan akan berkoordinasi dengan biro hukum untuk mengkaji UU MD3 terkait penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP. Pimpinan melihat penetapan tersangka Novanto tidak serta merta bisa langsung mengubah komposisi pimpinan DPR.
"Kami sudah minta biro hukum dan kajian tentang ketentuan dalam UU MD3. Secara umum kalau baca memang tidak ada yang signifikan mengubah komposisi dan posisi kepemimpinan yang ada," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7).
Fahri menegaskan, penetapan Novanto sebagai tersangka tidak akan berpengaruh terhadap kinerja dan stabilitas politik di DPR. Hal itu pernah dibuktikan saat Novanto dicekal bepergian ke luar negeri atas kasus yang sama.
"Enggak berpengaruh, karena Pak Novanto dicekal beberapa bulan enggak ada pengaruhnya. Dan ini enggak ada pengaruhnya. Dia enggak bisa keluar negeri mewakili Indonesia. Tapi kita yang mewakili. Masalahnya ada justice delay, kasus ini perlu pembuktian," tegasnya.
Menurutnya, keterlibatan Novanto dalam kasus e-KTP masih perlu dibuktikan. Namun, dia mengimbau semua anggota DPR bisa menjaga stabilitas politik di Parlemen.
"Kalau saya pribadi cenderung tidak ada perubahan karena perlu jaga stabilitas politik sambil KPK diuji nih. Kenapa pekan lalu dia mengatakan keputusan ini diambil untuk memuaskan rakyat, rakyat kan sudah puas dan akan nagih terus," tandas Fahri.
Baca juga:
Setya Novanto tersangka, Golkar diminta segera persiapkan Munaslub
Aturan main pergantian Ketua DPR pasca Setnov jadi tersangka KPK
Setnov tersangka, Golkar tegaskan tetap dukung Jokowi Capres 2019
Ini peran tersangka Setya Novanto dalam kasus e-KTP
Pimpinan DPR akan rapat soal Setya Novanto jadi tersangka e-KTP
KPK tegaskan penetapan Setnov tersangka tak terkait Pansus Angket
Buktikan Setnov bersalah, KPK akan buka rekaman di pengadilan
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Siapakah Letkol Atang Sendjaja? Nama Atang Sendjaja diketahui berasal dari seorang prajurit kebanggaan Jawa Barat, yakni Letnan Kolonel (Letkol) Atang Sendjaja.
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).