Pimpinan DPR usul revisi UU Pilkada dibahas bersama Jokowi dan KPU
"Saya ingatkan bahwa revisi Undang-Undang harus dapat persetujuan bersama-sama dengan pemerintah," kata Taufik.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengusulkan rapat antara Presiden Jokowi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), pimpinan DPR, dan Komisi II DPR terkait kisruh revisi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pilkada. Rapat tersebut diperlukan guna menemukan titik terang terkait perubahan aturan tersebut.
"Saya usulkan perlu rapat konsultasi dengan presiden, KPU, pimpinan DPR, pimpinan Komisi II supaya tidak muter-muter," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/5).
Menurut Taufik, rapat dengan presiden itu perlu dilakukan karena terkait wibawa lembaga negara. Dia berharap, dari hasil rapat tersebut dapat ditemukan solusi mengenai polemik perubahan Undang-undang partai politik maupun Pilkada.
"Saya ingatkan bahwa revisi Undang-undang harus dapat persetujuan bersama-bersama dengan pemerintah. Kalau pemerintah sudah tidak mau mengubahnya ya sudah. Kasihan juga KPU nya. Perlu kearifan, jangan sampai KPU sudah ambil keputusan tetapi lalu KPU digugat," tandasnya.
Wacana merevisi Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga kini masih dalam perdebatan. Fraksi-fraksi di DPR tidak kompak mendukung revisi dilakukan.
Wacana merevisi dua aturan tersebut menyusul kisruh yang terjadi di internal Golkar dan PPP yang berakibat terancam tak bisa ikut pilkada. Dengan dilakukannya revisi, Golkar dan PPP bisa ikut pilkada tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang inkracht terhadap dualisme yang terjadi di internal masing-masing.
Baca juga:
Perludem sebut revisi UU Pilkada cuma akal-akalan parpol
PAN bakal diskualifikasi kader yang terbukti main uang di pilkada
'Wacana revisi UU Parpol & UU Pilkada bakal layu sebelum berkembang'
Bikin bingung rakyat, Mendagri tolak wacana DPR merevisi UU Pilkada
Dana pilkada batal cair, anggota KPU Solo terpaksa saweran
Korupsi elite parpol bikin kepercayaan pemilih rendah di pilkada
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Apa yang dikatakan Sekjen Golkar tentang arah koalisi di Pilpres 2024? Sekjen Golkar menambahkan, di akhir pertemuan, Airlangga memakaikan jaket kuning loreng kepada seluruh ketua dewan. Jaket kuning loreng ini juga yang dikenakan seluruh Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar saat bertemu Airlangga di Bali.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang dilakukan Partai Golkar dalam Pilpres 2024? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Dia menyebut, Partai Golkar telah bekerja keras.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.