Pimpinan Komisi I dukung TNI dilibatkan berantas terorisme
Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan pihaknya mendukung usulan Presiden Joko Widodo agar TNI dilibatkan secara langsung dalam memberantas terorisme di Indonesia. Menurutnya, teroris merupakan musuh bersama sehingga dibutuhkan peran TNI untuk menanganinya.
Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan pihaknya mendukung usulan Presiden Joko Widodo agar TNI dilibatkan secara langsung dalam memberantas terorisme di Indonesia. Menurutnya, teroris merupakan musuh bersama sehingga dibutuhkan peran TNI untuk menanganinya.
"Golkar mendukung pemikiran Presiden Joko Widodo terkait perlunya TNI dilibatkan. Tinggal nanti pansus merumuskan bagaimana bentuk-bentuk keterlibatannya," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1).
-
Dimana serangan teroris terjadi? Serangan tersebut terjadi di gedung teater Crocus City Hall yang berlokasi di Krasnogorsk, sebuah kota yang terletak di barat ibu kota Rusia, Moskow.
-
Bagaimana peran Ditjen Polpum Kemendagri dalam menangani radikalisme dan terorisme? Ketua Tim Kerjasama Intelijen Timotius dalam laporannya mengatakan, Ditjen Polpum terus berperan aktif mendukung upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
-
Bagaimana cara mencegah tindakan terorisme? Cara mencegah terorisme yang pertama adalah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengetahuan tentang ilmu yang baik dan benar ini harus ditekankan kepada siapa saja, terutama generasi muda.
-
Kenapa Ditjen Polpum Kemendagri menggelar FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme? Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Fasilitasi Penanganan Radikalisme dan Terorisme di Aula Cendrawasih, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (23/8).
-
Apa yang dirayakan di Hari Peringatan dan Penghargaan Korban Terorisme? Tujuan diadakannya peringatan ini untuk menghormati serta mendukung para korban terorisme serta melindungi hak asasi manusia.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
Soal surat dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada DPR yang berisi permintaan militer dilibatkan dalam penanganan terorisme, Meutya menilai hal itu sebagai masukan dalam pembahasan RUU Terorisme.
"Surat untuk kajian sebagai masukan dalam pansus maupun panja oleh lembaga, adalah hal yang biasa dalam mekanisme pembahasan UU," tegasnya.
Ketua DPP Partai Golkar ini meyakini TNI tidak akan berhati-hati dan melindungi hak-hak sipil warga negara dalam menangani praktik terorisme.
"Saya rasa eranya sudah berbeda, sekarang era transparansi. Jika ada pelanggaran-pelanggar hak-hak sipil tidak bisa ditutup-tutupi seperti masa lalu, jadi saya rasa TNI akan hati-hati sekali ketika melakukan pelibatan dalam penanganan terorisme," ujar Meutya.
Baca juga:
Menkum HAM: TNI bisa berantas teroris, tapi harus izin presiden
TNI minta dilibatkan berantas teroris, pemerintah diminta satu suara dulu
Tunggu kesiapan pemerintah, DPR perpanjang masa kerja Pansus RUU Terorisme
DPR ingin pemenuhan hak korban diatur dalam UU Terorisme
Pintu masuk TNI ikut perangi terorisme semakin terbuka lebar