Pimpinan MPR akan Sambangi PKS untuk Minta Pandangan Soal Amandemen UUD 1945
Pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada pukul 14.00 WIB.
Pimpinan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) akan menyambangi Kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, pada Selasa (26/11). Kehadiran pimpinan MPR untuk melakukan silaturahmi sekaligus diskusi soal wacana amandemen UUD 1945.
"Terkait agenda pertemuan selain silaturahmi, pimpinan MPR RI kemungkinan akan menjaring pendapat partai politik, dalam hal ini PKS, terkait dengan wacana amandemen konstitusi," kata Juru Bicara PKS Ahmad Fathul Bari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/11).
-
Bagaimana UUD 1945 disahkan? Peringatan Hari Konstitusi mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritus Junbi Inkai).
-
Apa isi dari Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Kenapa Pasal 7 UUD 1945 diubah? Pasal 7 dalam UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden diubah karena beberapa alasan, antara lain: Untuk menghindari praktik kekuasaan yang otoriter, korup, dan nepotis yang terjadi pada masa Orde Baru, yang memungkinkan seorang presiden menjabat tanpa batas periode. Untuk mendorong regenerasi dan demokratisasi kepemimpinan nasional, yang memberi kesempatan kepada calon-calon presiden lain yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kapan Monumen Perjuangan 1945 diresmikan? Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan peresmian 10 November 1984, taman pun direhabilitasi pada tahun 2018.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
Fathul mengatakan, pimpinan MPR yang akan hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo serta tiga Wakil Ketua MPR, yakni Ahmad Muzani, Arsul Sani dan Hidayat Nur Wahid. Pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada pukul 14.00 WIB.
"Pimpinan MPR rencananya akan tiba di kantor DPP PKS dan akan menemui Presiden PKS Sohibul Iman beserta jajaran pimpinan DPP PKS," ungkapnya.
Demokrat Lebih Dulu
Sebelum PKS, pimpinan MPR sempat membahas soal amandemen UUD 1945 bersama presiden keenam RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pembahasan itu dilakukan saat pimpinan MPR menyampaikan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10).
Terlepas dari itu, MPR memang sedang melakukan kajian-kajian soal amandemen UUD 1945. Namun, Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan amandemen UUD 1945 tak akan mengubah mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dia menegaskan Presiden akan tetap dipilih oleh rakyat.
"Tidak ada, saya tegaskan tidak ada, ini tidak terkait dengan perubahan terkait perubahan rinci perubahan politik," ujar Bamsoet di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/10).
(mdk/ray)