Pimpinan MPR akan Temui PBNU Bahas Amandemen UUD 1945
Setelah kemarin berkunjung ke DPP PKS, pimpinan MPR hari ini akan melanjutkan silaturahmi kebangsaan. Ketua MPR Bambang Soesatyo dan pimpinan lainnya akan bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Setelah kemarin berkunjung ke DPP PKS, pimpinan MPR hari ini akan melanjutkan silaturahmi kebangsaan. Ketua MPR Bambang Soesatyo dan pimpinan lainnya akan bertemu dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Sama seperti kunjungan ke DPP PKS kemarin, kunjungan ke PBNU juga akan mendengarkan pendapat dari tokoh-tokoh ormas terbesar di Indonesia itu mengenai pandangannya terkait amandemen UUD 1945.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Siapa yang melaporkan Bambang Soesatyo ke MKD? Laporan dibuat mahasiswa Universitas Islam Jakarta bernama M Azhari terkait terkait pernyataan bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
-
Apa yang dilaporkan oleh M Azhari kepada MKD terkait dengan Bambang Soesatyo? Laporan tersebut terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Siapa yang memimpin UNIMUDA Sorong? Hal ini dibenarkan oleh Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
-
Kapan Bendungan Jenderal Soedirman diresmikan? Pada tahun 1989, Bendungan Jenderal Soedirman, juga dikenal sebagai Waduk Mrica, diresmikan oleh Presiden Soeharto.
Saat di DPP PKS kemarin, Bamsoet mengatakan bahwa jika kalangan nahdliyin sepakat bahwa Pemilu 2019 lalu melelahkan karena tidak adanya pendelegasian hak pilih. "Karena itu adalah bunyi di Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu serentak, Pilpres dan Pileg," kata Bamsoet.
Kemarin, usai pertemuan dengan pimpinan MPR, Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, PKS meminta agar amandemen konstitusi itu dilandaskan pada kehendak rakyat Indonesia. Bukan segelintir elit apalagi penguasa.
"PKS akan sangat mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi dan kehendak rakyat Indonesia dalam mendukung atau menolak wacana amandemen UUD NRI 1945," kata Sohibul, Selasa (26/11/2019).
Jika rakyat menghendaki amandemen, kata dia PKS memberikan dua prasyarat yang harus dilakukan dalam amandemen tersebut. Salah satunya adalah pembentukan lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat permanen dalam konstitusi.
Hal ini, menurut Sohibul sebagai bentuk komitmen PKS terhadap perang melawan korupsi. "Argumentasi kami selama APBN dan APBD ada, maka pencegahan dan penindakan korupsi diperlukan selamanya untuk menyelamatkan uang rakyat," kata dia.
Sohibul menegaskan, PKS akan menolak amandemen konstitusi jika akan memperpanjang kekuasaan presiden dan wakilnya selama tiga periode dan mengembalikan pemilihan presiden ke MPR seperti Orde Baru.
Safari kebangsaan pimpinan MPR ini telah berlangsung beberapa kali. Sebelum bertemu pimpinan PKS, Bamsoet dan kawan-kawan telah bertemu Ketum PDIP Megawati, Ketum Gerindra Prabowo, Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Pertemuan dengan PBNU merupakan pertemuan pimpinan MPR pertama dengan ormas untuk membahas wacana amandemen UUD 1945.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Bamsoet Beri Sinyal Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang
Istana Tak Inisiasi Wacana Tambah Masa Jabatan Presiden
Setuju Amandemen, PKS Berikan Dua Syarat
Fadli Zon Nilai Sangat Berbahaya Jika Masa Jabatan Presiden Ditambah
Pimpinan MPR Sambangi DPP PKS, Bahas Amandemen Terbatas UUD 1945
NasDem Kaji Wacana Jabatan Presiden Menjadi 3 Periode