Pimpinan MPR Minta Usulan Badan Antikorupsi Masuk UUD 1945 Dibuat Tertulis
"Enggak tahu nanti seperti apa. Kalau konstitusi, ya menjadi permanen kalau sampai ke UUD 1945," tandasnya.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menanggapi positif usulan agar Badan Antikorupsi dimasukkan dalam UUD 1945. Dia meminta usulan dari Wakil Ketua KPK Saut Situmorang itu disampaikan secara tertulis ke MPR.
"Bagus. Masukkan. Siapa yang mau masukkan?," kata dia, saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/12).
-
Bagaimana UUD 1945 disahkan? Peringatan Hari Konstitusi mengacu pada disahkannya UUD 1945 melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI atau Dokuritus Junbi Inkai).
-
Apa isi dari Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen? Sebelum amandemen, pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali tanpa batasan periode.
-
Kenapa Pasal 7 UUD 1945 diubah? Pasal 7 dalam UUD 1945 yang mengatur tentang masa jabatan presiden diubah karena beberapa alasan, antara lain: Untuk menghindari praktik kekuasaan yang otoriter, korup, dan nepotis yang terjadi pada masa Orde Baru, yang memungkinkan seorang presiden menjabat tanpa batas periode. Untuk mendorong regenerasi dan demokratisasi kepemimpinan nasional, yang memberi kesempatan kepada calon-calon presiden lain yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan aspirasi rakyat.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Dengan usulan tertulis, pihaknya bisa menilai dan mempelajari kemungkinan Badan Antikorupsi masuk dalam amandemen UUD 1945.
"Bagus, bagus, lebih bagus kalau tertulis usulannya supaya kami bisa menilai," ujar dia.
Jazilul menuturkan, Badan Antikorupsi seperti KPK akan menjadi permanen jika disetujui untuk masuk dalam konstitusi.
"Enggak tahu nanti seperti apa. Kalau konstitusi, ya menjadi permanen kalau sampai ke UUD 1945," tandasnya.
Politisi PKB ini pun mengaku, partainya belum bisa menentukan sikap terkait usulan tersebut hingga ada usulan resmi tertulis yang masuk. "Kita belum menerima. Kami belum menerima usulan tertulis," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan pentingnya dukungan regulasi bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia bahkan memandang pemberantasan korupsi perlu dimasukkan dalam konstitusi alias UUD 1945.
Hal tersebut, kata dia, jauh lebih penting dibicarakan dalam kaitan dengan amandemen UUD 1945 daripada polemik soal masa jabatan presiden. Sejauh ini, sudah ada sekitar 81 negara yang memasukkan pemberantasan korupsi dalam konstitusinya.
"Badan-badan antikorupsi ini harus masuk di dalam konstitusi negara kita. Jadi ini bicara amandemen, jangan bicara periode tiga periode dua. Itu lebih bagus," kata dia.
(mdk/ray)