PBNU: Kami akan Bersihkan PKB Sesuai Harapan Alim Ulama & Para Pendiri

PBNU menyebut sumber proses politik PKB harus dikembalikan sesuai kekuatan para ulama. Di mana ketua umum tidak boleh menjadi sumber kekuatan tunggal.

PKB
Tak Terima Disebut PBNU Ahistoris, PKB Ungkit Pernyataan Bukan Representasi NU di Pilpres 2024

PKB menyebut PBNU lah yang ahistoris. PBNU dianggap telah meninggalkan PKB.

PKB
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah

KPU
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah

KPU
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

BKN
Pengamat Ingatkan PBNU Fokus Mengurus Umat, Bukan Berpolitik

PKB sukses menjadi partai besar seperti sekarang karena hasil dari pengelolaan yang baik.

PKB
Menilik Sejarah PKB, Partai Anak Kandung NU Kini Diduga Menjauhkan Diri dari PBNU

Kini, PBNU mengaku tengah berupaya mengembalikan PKB ke pangkuan NU.

PKB
Menkum HAM Akui Sudah Tandatangani Kepengurusan PKB Hasil Muktamar Bali: Kalau Tidak Salah Ya

Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.

PKB
Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila

Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.

mantan napiter
Kepala BPIP: Mengubah Pancasila Sama Saja Membubarkan NKRI

Menurut dia, Pancasila dasar negara yang tidak dapat diubah dan pentingnya mencegah perundungan bagi anak berkebutuhan khusus

Pancasila
DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada, Rieke: Sekarang Bola Utama ada di 3 Institusi

Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengingatkan putusan MK bersifat final serta memperoleh kekuatan hukum.

Rieke Diah Pitaloka
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian

Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.

kabinet Prabowo-Gibran
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara