PKB Sindir Cawapres Maju Lewat Putusan MK: Ya Enggak Haram Enggak Halal
Jazilul mengatakan, hal ini akan menjadi preseden buruk dalam demokrasi.
Putusan MK memberikan jalan bagi Gibran maju jadi Cawapres.
PKB Sindir Cawapres Maju Lewat Putusan MK: Ya Enggak Haram Enggak Halal
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid khawatir Pemilu 2024 tidak akan berjalan dengan damai. Kata dia, karena dalam prosesnya ada pihak-pihak yang bermain hukum.
- UGM Buka Suara Terkait Anies Dilarang Jadi Pembicara Diskusi
- Sindir Anwar Usman, Eks Hakim Konstitusi Nilai Kepercayaan Publik ke MK Terancam Hilang
- DPR Bakal Temui Hakim MK, Tanya Soal Kontroversi Putusan Batas Usia Capres dan Cawapres
- Anas Sindir Capres Merasa Dijiegal: Kalau Koalisi Tak Cukup Bukan Penjegalan
Ia bicara bagaimana hukum dipermainkan untuk memberikan karpet merah seseorang maju di 2024.
"Ini menyangkut orang tertentu lho itu. Menyangkut nama di bakal calon presiden, wakil presiden, nah itu menurut saya, bayang-bayang ketidakdamaian itu ada jika memang dari awal memang tidak clear kalau bahasa kitanya itu suhat, ya enggak haram enggak halal," ujarnya saat diskusi di DPR, Jakarta, Kamis (16/11).
merdeka.com
Apa yang dimaksud Jazilul adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
Putusan MK memberikan jalan bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.
Putusan tersebut banyak dianggap banyak pihak 'haram'.
Tetapi sudah menjadi produk hukum yang halal. Jazilul mengatakan, prosesnya terjadi di dalam ruang gelap.
"Remeng-remeng, dia dianggap haram nyatanya juga konstitusi membolehkan, dianggap halal kok produknya melalui produk di dalam ruang gelap yang tercela kena pelanggaran berat," ujar wakil ketua MPR RI ini.
merdeka.com
Lebih lanjut, Jazilul mengatakan, hal ini akan menjadi preseden buruk dalam demokrasi. Apalagi publik akan membahasnya sampai nanti akhir pemilu.
"Jadi ini akan menjadi pembahasan yang enggak ada henti-hentinya sampai dia menang. Kalah atau menang, itu preseden buruk dalam demokrasi Indonesia di dalam era reformasi yang dulu digaungkan oleh mahasiswa yang anti KKN," ujarnya.
merdeka.com
Jazilul pun menyindir pihak-pihak sejak awal yang mengupayakan supaya Anies Baswedan tidak bisa maju sebagai cawapres. Ternyata, malah ada yang bermain-main dengan hukum.
"Kita dituduh enggak akan bisa mendaftar karena terlalu banyak masalah. Eh ternyata di sisi lain ada yang bermain betul dengan hukum. Bahkan konstitusi," tegasnya.