PKS anggap pernyataan Wiranto provokatif

PKS juga mempertanyakan kenapa isu pelanggaran HAM dan pemberhentian Prabowo baru diangkat sekarang.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa pernyataan Mantan Menhankam/Pangab Wiranto soal pelanggaran HAM yang menyudutkan Prabowo Subianto bersikap provokatif. Sebab, hal ini diangkat jelang pilpres berlangsung.

Jubir PKS Mardani Ali Sera mengatakan, sulit tidak mengaitkan pernyataan tersebut tidak dalam konteks pilpres. Karena, kata dia, muatannya dapat dipersepsi masyarakat mendowngrade satu pihak.

"Kenapa tidak sejak awal diangkat? Usul saya hentikan tindakan provokasi dalam bentuk apapun. Mari jadikan kontestasi pilpres ini sebagai ajang beauty contess dengan mengeluarkan sisi positif kedua belah pihak," kata Mardani kepada merdeka.com, Jumat (20/6).

Dia amat menyayangkan saling serang antar mantan prajurit TNI di pilpres kali ini. Karena bukan perkara mudah membangun institusi TNI menjadi lembaga yang berintegritas.

"Apalagi bagi para purnawirawan, masyarakat dapat kecewa dengan perilaku yang terlalu bermain low politis. Susah payah membangun institusi TNI jangan dirusak dengan pilpres yang temporer," tutur dia.

Menurut dia, tidak hanya kubu Prabowo-Hatta yang dirugikan dalam hal ini. Rakyat yang dinilai paling rugi dari pernyataan Wiranto itu.

"Yang lebih dirugikan masyarakat karena melihat elit yang tidak bertindak dengan dewasa. Mari jadikan kontestasi Pilpres ajang membangkitkan optimisme dan semangat bangsa melalui beauty contest yang dewasa, mencerdaskan dan membanggakan," pungkasnya.

Mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto menjawab tudingan Letjen (Purn) Prabowo Subianto yang meminta pertanyaan soal penculikan 1997-1998 dalam debat capres ditanyakan kepadanya sebagai atasan. Wiranto menegaskan tidak pernah memerintahkan penculikan.

Dia menjelaskan, penculikan oleh oknum Kopassus TNI AD terjadi pada medio Desember 1997 sampai dengan Maret 1998. Pada saat penculikan berlangsung, Panglima ABRI dijabat oleh Jenderal Feisal Tanjung (kini almarhum).

"Namun pada bulan Maret, 7 Maret tepatnya, pada saat kasus itu harus dibongkar, saya kebetulan saat itu sudah menjadi Panglima ABRI," kata Wiranto di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (FORUM KPK) Jl HOS Cokroaminoto 55 - 57 Jakarta Pusat, Kamis (19/6).

"Waktu terjadi (penculikan) panglimanya yang lama, dan saat pengusutan panglimanya yang baru," imbuh Wiranto .

Kepada Feisal Tanjung, Wiranto juga pernah menanyakan apakah pernah ada perintah penculikan dan tindakan represif lainnya saat dia menjabat Panglima ABRI. "Beliau jawab, tidak, tidak pernah," kata Wiranto mengutip Feisal saat sudah pensiun.

"Saya juga mengatakan tidak pernah (memerintahkan penculikan)," tegas Wiranto yang mengenakan kemeja putih ini.

Saat melanjutkan kebijakan ABRI, Wiranto menjelaskan, melakukan cara-cara persuasif, dialogis dan tanpa kekerasan dalam menghadapi aktivis mahasiswa.

"Cara-cara kekerasan, represif hanya digunakan apabila terpaksa dan hanya atas perintah panglima," ujar dia.

"Dengan demikian, tidak ada kebijakan dari pimpinan ABRI yang ekstrem waktu itu untuk memerintahkan melakukan penculikan," tegas Wiranto .

Kepada Prabowo yang dicopot karena melakukan penculikan, Wiranto mengatakan pernah menanyakan tindakan tersebut.

"Saat saya dialog dengan Prabowo Subianto, kepada yang melakukan hal itu. Saya yakin itu dilakukan atas inisiatif sendiri atas dasar analisis keadaan pada saat itu," ujarnya.

"Itu sudah saya laporkan saat itu, bukan hal baru. Jangan dianggap ini hal baru. Hasil analisis pribadi, bukan perintah Panglima ABRI, ini supaya jelas," tegas dia.

Baca juga:
Dialog Kadin, Fadli Zon puji Prabowo tak pakai contekan
Setara: Prabowo diberhentikan hormat karena produk politik
Prabowo sebut isu rujuk dengan Titiek seperti infotainment
Yunus Yosfiah minta purnawirawan jenderal berhenti bikin kisruh
KPU tak akan anulir pencapresan Prabowo atas kasus HAM