PKS: Kalau pemerintah bilang duitnya habis, DPR jangan tersinggung
PKS meminta, DPR tidak bersentuhan sama sekali dengan duit aspirasi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menaikkan dana aspirasi merupakan salah satu cara untuk mendukung pembangunan di daerah.
"Ini program untuk mem-backup daerah," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, di Aula serbaguna kompleks JAR DPR, Kalibata, Jaksel, Kamis (25/6).
Secara lembaga, Jazuli mengatakan PKS mempersilakan program aspirasi diselesaikan sesuai dengan kesepakatan terbaik. Dia meminta kepada DPR agar tidak tidak merasa sensitif terhadap permasalahan yang terjadi di kemudian hari yang berkaitan dengan duit.
"Kalau nanti pemerintah bilang duitnya habis, DPR jangan tersinggung. Karena ini berurusan dengan pembangunan," imbuhnya.
Tidak hanya itu, Jazuli pun menegaskan agar DPR tidak bersentuhan sama sekali dengan duit aspirasi.
"Uang itu nanti langsung berurusan dengan daerah. DPR tidak boleh bersentuhan dengan duit itu. Itu urusan pemerintah dengan daerah, DPR hanya penyampai aspirasi," imbuhnya.
Sebagai kader partai politik, dia ingin dalam persoalan program aspirasi yang telah disahkan oleh DPR tidak terdapat permainan panggung politik. Walaupun dirinya melihat selama ini masih banyak panggung politik.
"Enggak boleh ada panggung politik," tutup Jazuli.
Baca juga:
Dana aspirasi DPR, Jokowi sebut semua pihak harusnya prihatin
NasDem: Sayang, SBY telat nge-tweet tolak dana aspirasi
Politisi PKS soal dana aspirasi: Belum apa-apa sudah ditolak
Misbakhun sebut pemerintah langgar UU jika tolak dana aspirasi
Ketua APPSI: Dana aspirasi DPR bagus buat rakyat asal tak dikorups
Bertentangan dengan visi misi, alasan Jokowi tolak dana aspirasi
Sikap SBY soal dana aspirasi, ketegasan atau sandiwara kedua?
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023