PKS Minta DPR Bentuk Pansus Awasi Pemerintah dan Gugus Tugas Covid-19
"Apalagi dalam berbagai kajian Perppu No 1 Tahun 2020 berpotensi melindungi pejabat negara untuk korupsi dan tidak bisa diproses secara hukum. Ini berbahaya dan merugikan masyarakat," tutur Jubir PKS, Pipin Sopian.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, mestinya DPR membuat Pansus untuk mengawasi kerja pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hal itu bertujuan agar pelaksanaan Perppu No 1 tahun 2020 tidak menyimpang.
"Saat ini seharusnya ada Pansus DPR untuk mengawasi Pemerintah dan Satgas Covid-19. Pansus untuk memastikan bahwa Perppu dan pelaksanaannya tidak melanggar konstitusi," kata Jubir PKS, Pipin Sopian, Selasa (21/4).
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Apa yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan rekrutmen PPPK? Anas menjelaskan alasan utama ketidakselarasan ini adalah terkait dengan masalah keuangan di masing-masing pemerintah daerah (Pemda).
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
Perppu yang dimaksud mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19. Menurutnya, pemerintah dan Gugus Tugas penting diawasi.
"Apalagi dalam berbagai kajian Perppu No 1 Tahun 2020 berpotensi melindungi pejabat negara untuk korupsi dan tidak bisa diproses secara hukum. Ini berbahaya dan merugikan masyarakat," tuturnya.
PKS Tetap Tolak Pembahasan RUU Ciptaker
Selain itu, sikap PKS jelas menolak pembahasaan Omnibus Law saat pandemi Covid-19. Pipin mengatakan, keselamatan nyawa masyarakat lebih utama dan semua energi seharusnya disalurkan ke sana.
"PKS akan bergabung membahas RUU Ciptaker kalau pandemi Covid-19 dinyatakan pemerintah selesai," kata Pipin.
Dia menambahkan, bila Panja Omnibus Law RUU Ciptaker tetap jalan dan membahas bersama pemerintah, PKS melihat tidak ada kepedulian kepada suara dan nyawa rakyat.
"Apalagi RUU Omnibus Cipta Kerja ini kontroversial. Akan lahirkan kegaduhan. Saya lihat ini dipaksakan pemerintah dan partai pendukung pemerintah agar tidak diganggu oleh aksi penolakan masyarakat, terutama dari kalangan buruh," tuturnya.
Baca juga:
Bu Yul Kelaparan dan Meninggal, PKS Minta Pemerintah Optimalkan Peran RT dan RW
Fraksi PKS DPR Gabung Panja RUU Cipta Kerja Setelah Pandemi Covid-19 Berakhir
Milad ke-22 PKS, Fraksi PKS DPR Ajak Masyarakat Gotong Royong Tangani Covid-19
PKS Tolak Masuk Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Kritik Kartu Pra Kerja, PKS Nilai Pemerintah Bagikan Rp5,6 T Buat Pengusaha