PKS: Putusan MK Buktikan Pembahasan UU Cipta Kerja Bermasalah dan Inkonstitusional
PKS telah menolak UU Cipta Kerja saat masih berbentuk rancangan perundang-undangan. Selain proses yang cacat, hasilnya merugikan banyak pihak.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani heran UU Cipta Kerja masih berlaku. Meski putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.
Seharusnya, dia mengungkapkan, jika proses pembentukan undang-undang memang buruk, produk yang dihasilkan juga inkonstitusional. Netty mengingatkan, MK jangan terkesan politisi.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Siapa saja yang bisa mendapat ucapan perpisahan kerja? Kata-kata perpisahan kerja banyak diungkapkan untuk melepas kepergian seseorang.
-
Kapan doa pembuka rapat kerja dibaca? Doa pembukaan rapat kerja merupakan salah satu elemen penting yang sering kali dihadirkan dalam berbagai pertemuan formal, baik itu di lingkungan bisnis, pemerintahan, maupun organisasi sosial.
"Seharusnya jika memang proses legislasinya buruk dan dinyatakan MK sebagai inkonstitusional, maka produk hukum yang dihasilkan juga inkonstitusional. Tapi ini aneh kenapa justru MK mengonfirmasi berlakunya UU Cipta Kerja ini? Jangan sampai MK terkesan sangat politis," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/11).
Meski begitu, dia mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji formil UU Cipta Kerja. Pernyataan MK bahwa omnibus law ini inkonstitusional, membuktikan sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja bermasalah.
"Putusan MK ini membuktikan bahwa memang sejak awal pembahasan UU Cipta Kerja bermasalah dan inkonstitusional. Pembahasan UU Cipta Kerja cenderung dipaksakan dan dibahas secara kilat sehingga tidak transparan dan banyak menabrak aturan main dalam proses pembentukan Undang-Undang," ujar Netty.
PKS telah menolak UU Cipta Kerja saat masih berbentuk rancangan perundang-undangan. Selain proses yang cacat, hasilnya merugikan banyak pihak.
"PKS menolak pengesahan UU ini lantaran prosesnya yang cacat formil dan terbukti menghasilkan UU yang dapat merugikan buruh, membuka pintu TKA besar-besaran, mengancam kedaulatan negara, liberalisasi sumber daya alam, merusak kelestarian lingkungan dan sebagainya," sambung Netty.
Netty juga mengajak semua pihak untuk mengawal perbaikan UU Cipta Kerja yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi. Ada waktu tenggat dua tahun untuk merevisi UU Cipta Kerja.
"Kita di Fraksi PKS DPR RI bersama-sama masyarakat akan terus mengawal proses perubahan UU Cipta Kerja agar sesuai dengan aturan hukum. Kita juga akan awasi agar dalam waktu dua tahun ke depan tidak ada Peraturan Pelaksana lagi yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana keputusan MK," tutupnya.
Baca juga:
Kadin Sebut Aturan Turunan UU Cipta Kerja Tetap Berlaku
DPR Gelar Raker Bahas Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja 6 Desember 2021
HNW: Pemerintah dan DPR Harus Melaksanakan Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Revisi UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Turunkan Minat Investasi Asing
Rupiah Ditutup Melemah Seiring Respon Pasar Terkait Revisi UU Cipta Kerja