PKS Tak Ambil Opsi Legislative Review UU Cipta Kerja
PKS tidak mengambil opsi legislative review karena akan memulai proses pembentukan undang-undang dari awal lagi. Akan melewati lima tahapan pembuatan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan sampai pengundangan.
Fraksi PKS DPR RI tidak mengambil langkah legislative review terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Anggota DPR Fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan, ada dua opsi untuk menyikapi UU Cipta Kerja yaitu dengan legislative review dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Tetapi PKS cenderung tidak mengambil opsi pertama.
"PKS cenderung tidak memilih opsi Legislative Review. Legislative review adalah upaya untuk mengubah suatu undang-undang melalui DPR. Sederhananya, Legislative review ini adalah proses pengusulan undang-undang baru atau revisi undang-undang. Hal itu diatur UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan," jelas Anis dalam keterangannya, Kamis (5/10).
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Mengapa PKS unggul di DKI Jakarta dalam Pemilu 2024? Tercatat PKS unggul dengan perolehan 1.012.028 suara.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan kelas BPJS dihapus? Sehingga, Rizzky memastikan besaran iuran sekarang masih tetap sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini."Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
PKS tidak mengambil opsi legislative review karena akan memulai proses pembentukan undang-undang dari awal lagi. Akan melewati lima tahapan pembuatan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan sampai pengundangan.
Pemerintah dan DPR harus komunikasi kembali untuk mengajukan poin revisi. Jika disepakati akan dibahas dalam rapat di DPR.
PKS mendesak opsi Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu. Urgensinya dinilai sudah mencukupi untuk menerbitkan Perppu.
"Bahkan, harus tegas dikatakan bahwa saat ini sangat urgen menerbitkan Perppu karena telah terjadi situasi kegentingan yang memaksa seperti yang disebutkan dalam dalam kriteria putusan MK 138/PUU-VII/2009," kata Anis.
Situsi kegentingan yang memaksa itu pertama kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum dengan cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, terdapat kekosongan hukum atau undang-undang belum memadai. Terakhir, kekosongan hukum tidak diatasi dengan membuat undang-undang dengan prosedur normal karena memakan waktu yang lama.
"Jika melihat tiga kriteria di atas, maka syarat Perppu sudah terpenuhi. Ditambah lagi, Undang-undang Cipta Kerja ini sudah diundangkan dan memiliki nomor registrasi di Lembaran Negara RI (LNRI) tahun 2020 dengan nomor 245. Maka tidak ada yang menghalangi kewenangan Presiden untuk menerbitkan Perppu saat ini," pungkas Anis.
Baca juga:
Airlangga Sebut Modal Pendirian PT Tidak Dibatasi di UU Cipta Kerja
Bos BKPM Klaim UU Cipta Kerja Tutup Potensi Korupsi di Perizinan Usaha
KSP Klaim UU Cipta Kerja Permudah UMKM
Hakim MK Ingatkan Penggugat UU Cipta Kerja Hati-hati Cantumkan Pasal
Kepala BKPM Sebut UU Cipta Kerja Permudah Pemuda Buka Usaha dan Menjadi Kaya