PKS Tolak Masuk Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Fraksi PKS DPR RI tidak mengirimkan nama anggotanya sebagai perwakilan dalam panitia kerja (Panja) RUU Omnibus Law Cipta Kerja. PKS bersikap menolak membahas RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19.
Fraksi PKS DPR RI tidak mengirimkan nama anggotanya sebagai perwakilan dalam panitia kerja (Panja) RUU Omnibus Law Cipta Kerja. PKS bersikap menolak membahas RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19.
"PKS memandang RUU ini sebetulnya nanti saja dibahas kalau pandemi Covid-19 dinyatakan pemerintah selesai," ujar Ketua DPP PKS Ledia Hanifa kepada wartawan, Senin (20/4).
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Apa yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan rekrutmen PPPK? Anas menjelaskan alasan utama ketidakselarasan ini adalah terkait dengan masalah keuangan di masing-masing pemerintah daerah (Pemda).
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
PKS ingin pemerintah serius untuk mendahulukan menyelesaikan masalah pandemi Covid-19. Ledia mengatakan, tidak ada alasan untuk buru-buru menyelesaikan Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi. Kata dia, Omnibus Law Cipta Kerja juga tak bisa diimplementasikan jika masalah pandemi belum selesai.
"Jadi nggak ada alasan buru-buru, kalau berkaitan ekonomi dan segala macem kan sudah ada Perppu. Jadi selesaikan dengan Perppu dimasa Covid ini, kan perlu diselesaikan dengan Perppu," kata dia.
Namun, PKS tak menutup untuk bergabung dalam Panja jika masa pandemi telah usai.
"Kalau pemerintah nyatakan pandemi selesai nanti PKS akan bergabung. Sebenarnya pernyataan kita sudah clear saat Raker dengan pemerintah, jadi ini implementasi dari sikap itu," ucap Ledia.
Sebelumnya, beredar nama-nama anggota Panja RUU Cipta Kerja. Namun, nama perwakilan Fraksi PKS kosong. Saat ini, Badan Legislasi DPR tengah menggelar rapat tertutup membahas Panja tersebut.
(mdk/rnd)