Politikus Gerindra nilai pemerintah cuci tangan soal 'tax amnesty'
"Kita melihat tidak ada jaminannya sampai saat ini mereka akan patuh mengembalikan uangnya," kata Nizar.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Gerindra, Nizar Zahro menegaskan bahwa pihaknya menolak usulan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty). Sebab, menurut dia, tax amnesty tidak mempunyai rasa keadilan kepada para wajib pajak.
Politikus Gerindra ini pun mengungkapkan kalau tidak ada jaminan para pengemplang pajak akan memberikan sepenuhnya uang mereka yang parkir di luar negeri.
"Kita melihat tidak ada jaminannya sampai saat ini mereka akan patuh mengembalikan uangnya," kata Nizar saat dihubungi, Jakarta, Jumat (16/10). I
Lebih dari itu, anggota Komisi V DPR ini menyatakan RUU pengampunan pajak tersebut lebih pantas diusulkan oleh pemerintah ketimbang DPR. Pasalnya, hal tersebut justru bisa menjadi bola panas bagi DPR.
"Pemerintah terlihat cuci tangan karena pemasukan pajak baru 55 persen dari Rp 1.294 triliun yang ditargetkan. Lagi pula tax amnesty ini belum ada naskah akademiknya," tegas dia.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR mengusulkan RUU Pengampunan Nasional (Tax Amnesty) dimasukan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015. Empat fraksi Pengusul RUU ini yaitu PDIP, Golkar, PKB dan PPP.
Baca juga:
Politikus PKB sebut RUU Pengampunan Pajak masih sebatas usulan
Menko Luhut minta tax amnesty tak diartikan pengampunan koruptor
Fitra nilai beleid pengampunan pajak rawan diselewengkan
RUU pengampunan pajak buka peluang kejahatan ekonomi
Pengampunan pajak lebih tepat diterapkan pada 2017
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Siapa saja yang diarak di Jakarta? Pawai Emas Timnas Indonesia Diarak Keliling Jakarta Lautan suporter mulai dari Kemenpora hingga Bundaran Hotel Indonesia. Mereka antusias mengikuti arak-arakan pemain Timnas
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).