Politikus PAN usul KPU libatkan Kemendagri dan Parpol dalam proses verifikasi
Ada sejumlah alasan, namun alasan utama menurut sekretaris fraksi PAN di DPR itu adalah anggaran
Anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih cakap dalam proses verifikasi partai politik. Dia menyarankan agar melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Partai Politik.
Saran tersebut dia utarakan sehubungan dengan waktu yang cukup sempit atas proses putusan Mahkamah Konstitusi dengan proses verifikasi terhadap Partai Politik.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
"Makanya kalau saya putusan MK terhambat itu kan enggak terlalu perlu kajian mendalam, gugatan sudah 5 bulan kenapa pas tahapan mau selesai MK baru memutuskan. Dianjurkan supaya KPU juga nambah SDM yang akan ikut berpartisipasi dalam verifikasi faktual bisa dari Mendagri atau dari Parpol ikut aktif membantu," ujar Yandri ditemui di Kompleks Parlemen, Jumat (19/1).
Ada sejumlah alasan, namun alasan utama menurut sekretaris fraksi PAN di DPR itu adalah anggaran. Dia mengatakan anggaran perubahan belum berjalan, sementara mengenai hal tersebut juga melibatkan Kementerian Keuangan.
Dia menampik jika kendala anggaran untuk penambahan personel verifikasi di KPU salah satunya dari Komisi II DPR yang enggan menyepakati penambahan anggaran.
"Kalau itu bukan masalah Komisi II. APBN-P belum jalan, sementara itu ada pos di Kementerian Keuangan, jadi tergantung pemerintah," ujarnya.
Baca juga:
Anggota Komisi II minta KPU tak menyoal konflik Hanura soal verifikasi
Sumanto 'kanibal' jadi sampel KPU untuk Pilgub Jateng
Banyak pemilih pemula, KPU sinyalir Pilgub Sumsel rawan kecurangan
Rapat Komisi II DPR sepakati revisi Peraturan KPU sesuai putusan MK
Ganjar-Taj Yasin sudah lengkapi berkas pendaftaran Pilgub Jateng