Politikus PDIP: Mau reshuffle kenapa harus menunggu satu tahun?
PDIP melihat kinerja menteri bidang ekonomi belum maksimal untuk mengatasi persoalan.
Politikus PDIP Andreas Eddy Susetyo menyebut jika Presiden Joko Widodo merasa ada menteri yang patut ditendang dari kabinet kerja tak perlu menunggu selama satu tahun. Walaupun begitu, ia tetap berpegang teguh bahwa melakukan reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden seutuhnya.
"Reshuffle ini hak prerogatif presiden yang penting kita sampaikan kondisi yang sekarang ini. Kalau memang harus dilakukan dengan cepat untuk direshuffle, saya kira tidak perlu menunggu satu tahun," kata Andreas di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6).
Anggota Komisi XI DPR melihat kinerja para menteri bidang ekonomi saat ini belum begitu maksimal untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Terutama mengatasi naiknya harga bahan pokok.
"Kita kerja yang diperlukan teamwork, bagaimana satu tim bekerja dengan searah satu tujuan," katanya.
Namun, ia berharap jika benar reshuffle kabinet dilakukan oleh Jokowi, maka menteri yang baru ditunjuk itu dapat mengatasi problema yang ada, bukan dengan menambah masalah baru.
"Harus dilihat pergantian menteri ini jangan dijadikan masalah baru," tandasnya.
Baca juga:
Tak seperti Soetrisno Bachir, Ketum PAN makin kencang kritik Jokowi
Ini manuver PAN ke Jokowi agar kader masuk kabinet
Politikus PDIP minta PAN jangan banci jika ingin gabung kabinet
Zulkifli Hasan hibahkan kader PAN masuk kabinet jika dibutuhkan
Soetrisno Bachir: Kalau JK katakan reshuffle, harusnya Jokowi juga
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Bagaimana menurut Gibran soal pernyataan Hasto yang menuding Jokowi mengambil alih kepemimpinan PDIP? Wali Kota Solo juga menepis pernyataan Hasto yang menuding Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dan mengincar kursi ketua umum DPP PDIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri. "Mengambil alih ? Enggak, nggak ada seperti itu," ungkapnya.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.