Politikus PDIP nilai KPK tak perlu turun langsung atasi politik uang
Terkait mahar politik, kata Arteria, adalah kewenangan dari masing-masing partai politik. Sebab, maju dalam pemilu memang memerlukan dana yang tidak sedikit.
Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyoroti persoalan mahar politik dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya KPK tidak perlu ikut terjun langsung dalam hal mengatasi mahar ataupun politik uang.
"Kalau bisa saya mau mengatakan, mau mencermati boleh tapi dalam konteks mensupervisi. Tidak turun langsung ke sana karena akan habiskan energi bayangkan 171 pilkada hari ini hampir diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau diamati oleh KPK, KPK letih sendiri," kata Arteria dalam rapat dengar pendapat komisi III dengan KPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/2).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
Terkait mahar politik, kata Arteria, adalah kewenangan dari masing-masing partai politik. Sebab, maju dalam pemilu memang memerlukan dana yang tidak sedikit.
"Hanya pungutan liar. Sepanjang parpol mengatakan itu tidak mahar itu tidak mahar jadi domainnya ada di parpol mahar atau tidak mahar. Itu yang namanya kedaulatan parpol. Itulah yang selalu kami kemas. Itu yang di PDIP ada penjaringan," ungkapnya.
"Belum lagi berita saksi. Pilkada tanpa saksi suara hilang pak makanya karakter berdemokrasi dan pilkada harus diselami betul jangan sedikit-sedikit ini namanya mahar ini namanya pemerasan ke kepala daerah," sambungnya.
Oleh karena itu, Arteria berharap KPK bisa mengedepankan pencegahan saja. Dibanding dengan melakukan penangkapan yang justru membuat gaduh.
"Tapi gimana KPK menciptakan dan memandu kita semua termasuk partai politik gimana berpolitik dengan biaya yang tidak tinggi. Gimana KPK mencermati sistem pemilu yang ada sekarang," ujarnya.
Baca juga:
Bawaslu gelar deklarasi tolak politik uang dan SARA di Pilkada 2018
Jaksa Agung akui sulit usut politik uang di Pemilu karena tertutup & terorganisir
Lapor Bareskrim, kubu Daryatmo tuding OSO minta Rp 350 juta ke caleg DPRD
Membuat tahun politik jadi adem, tak ada isu SARA dan politik uang
Gede Pasek tuntut kubu Sudding minta maaf terkait tudingan Rp 200 M