Politikus PKS desak pemerintah tanggapi usul MUI soal BPJS Syariah

MUI dinilai kompeten memberikan fatwa persoalan keagamaan dan keumatan.

2015-07-30 12:33:31

BPJS Haram

Anggota Komisi VIII DPR, Abdul Hakim mendukung usul Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ingin BPJS diterapkan dengan sistem syariah. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah menanggapi secara serius gagasan MUI tersebut.

"Pemerintah perlu secara serius tindaklanjuti mengenai BPJS syariah," kata Abdul Hakim saat dihubungi merdeka.com, Kamis (30/7).

Politikus PKS ini beralasan MUI merupakan lembaga yang sangat kompeten dengan memberikan fatwa persoalan keagamaan dan keumatan. Oleh sebab itu, niatan MUI tersebut patut untuk diperhatikan.

"MUI memberikan fatwa persoalan keagamaan dan kebangsaan dan keumatan," katanya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai syariah Islam atau haram. Khususnya sistem denda 2 persen bagi peserta yang telat bayar iuran bulanan.

Selain itu MUI menilai, dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah, BPJS juga tidak memenuhi syariat Islam.

Dari hasil pengkajian tersebut, MUI menilai penyelenggaraan BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebab, pelaksanaannya mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/efd)

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

PKS 9 bulan yang lalu

PBNU: Kami akan Bersihkan PKB Sesuai Harapan Alim Ulama & Para Pendiri

PBNU menyebut sumber proses politik PKB harus dikembalikan sesuai kekuatan para ulama. Di mana ketua umum tidak boleh menjadi sumber kekuatan tunggal.

PKB 3 bulan yang lalu

KPK Pastikan Penyidik Bebas dari Muatan Politik

Pemanggilan dan pemeriksaan dipastikan tetap menjunjung tinggi asas hukum yang berkeadilan.

KPK 4 bulan yang lalu

KPK Pastikan Penyidik Bebas dari Muatan Politik

Pemanggilan dan pemeriksaan dipastikan tetap menjunjung tinggi asas hukum yang berkeadilan.

KPK 4 bulan yang lalu

Mengurai Persoalan Jenjang Karier PNS di Setjen DPR RI, Begini Solusinya

Menurutnya, prinsip keadilan tidak bisa diterapkan karena masih terdapat unsur budaya politik.

PNS 1 bulan yang lalu

Menkum HAM Akui Sudah Tandatangani Kepengurusan PKB Hasil Muktamar Bali: Kalau Tidak Salah Ya

Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.

PKB 2 bulan yang lalu

Hormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu

Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.

PKS 8 bulan yang lalu

PKS Dukung Anies Buat Partai Baru, Contohkan SBY Dirikan Demokrat Bisa jadi Presiden

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendoakan Anies Baswedan sukses mendirikan partai baru atau organisasi masyarakat (ormas).

Anies Baswedan 2 bulan yang lalu

Membedah Latar Belakang Dewas Baru KPK, Ada Pensiunan Jenderal Polisi hingga Mertua Kiky Saputri

Sesuai dengan Undang-Undang tentang KPK anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang.

Dewas KPK 1 hari yang lalu

Segini Besaran Gaji Petugas KPPS Pilkada 2024

KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara.

Berita Update 2 minggu yang lalu

Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

BKN 1 tahun yang lalu

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

PKS 9 bulan yang lalu

Anies ke PKS: Kebersamaan Kita Tidak Berhenti Saat Pengumuman KPU

Anies juga memuji konsistensi PKS. Dia menyebut PKS tidak hanya siap menjadi bagian pemerintah. Melainkan juga siap menjadi oposisi.

PKS 7 bulan yang lalu