Politikus PKS Sebut Rakyat Lebih Butuh Uang Tunai Ketimbang Pelatihan Kartu Prakerja
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetyani menilai, para peserta kartu prakerja lebih menginginkan insentif Rp600 ribu, ketimbang harus mengikuti pelatihan daring yang disediakan program tersebut.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetyani menilai, para peserta kartu prakerja lebih menginginkan insentif Rp600 ribu, ketimbang harus mengikuti pelatihan daring yang disediakan program tersebut.
"Karenanya pekerja yang sebetulnya lebih berharap dapat insentif yang Rp 600 ribu ketimbang pelatihan. Apalagi kalau kita bicara pelatihan yang diselenggarakan, memang tidak dapat disamakan dengan vokasi," ujarnya dalam diskusi daring, Sabtu (27/6).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Siapa yang menyampaikan solusi mengatasi kesenjangan pasar kerja di hadapan Komisi IX DPR? Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I DPR RI, pada Selasa (14/11/2023).
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
Dia menyarankan pemerintah seharusnya mengefisiensikan anggaran kartu prakerja sebesar Rp20 triliun. Netty menilai pelatihan daring program kartu prakerja tidak berjalan secara efektif selama pandemi. Karena ada disorientasi antara pelatihan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
"Anggaran harusnya bisa dihitung antara efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran tersebut. Hari ini dengan situasi pandemi, kalau saya melihat ada sebuah situasi yang disorientasi antara pelatihan dengan kebutuhan perut. Artinya kita harus mengatakan pelatihan jadi akhirnya enggak efektif," kata Netty.
Netty menilai program pelatihan kerja secara daring tidak memberikan keadilan. Karena keterbatasan akses internet yang tak merata di masyarakat.
"Pelatihannya dengan menggunakan akses internet, menjadi sebuah catatan di mana rasa keadilan karena kemudian akses internet tidak dapat dinikmati oleh banyak warga negara Indonesia di berbagai pelosok. Bahkan disampaikan oleh Kominfo ada sekitar 12.000 desa yang belum bisa akses internet," ujar Netty.
Baca juga:
Gelombang Keempat Pendaftaran Kartu Prakerja Segera Dibuka
Politikus Golkar Ingatkan KPK Tak Hanya Awasi Program Kartu Prakerja
KPK Sebut Hanya 24 Persen Konten yang Layak Disebut Pelatihan di Kartu Prakerja
Jadi Sorotan KPK, Tata Kelola Program Kartu Prakerja akan Diperbaiki
KPK Temukan Masalah, Program Kartu Prakerja Harus Dirombak Total