Politisi Hanura pakai ijazah palsu, MKD cuma kasih sanksi ringan

Pemberian sanksi ringan ini dikarenakan MKD tidak menemukan cukup bukti.

2015-10-12 16:30:28

Ijazah Palsu

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) cuma memberikan sanksi ringan kepada anggota dewan terbukti memakai ijazah palsu. Hukuman ini diberikan kepada Anggota DPR sekaligus Politisi Hanura, Frans Agung Mula Putra.

"Menyatakan Saudara Frans Agung, terbukti lakukan pelanggaran kode etik ringan yang diberikan sanksi ringan dengan teguran tertulis," kata Ketua MKD Surahman Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/10).

Surahman menegaskan, keputusan hukuman ini final dan mengikat. Pemberian sanksi ringan ini dikarenakan MKD tidak menemukan cukup bukti.

Hal itu juga dibenarkan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang. Pihaknya tidak mampu menemukan cukup bukti untuk memberikan Politikus Hanura itu sanksi sedang maupun berat. Sehingga, pihaknya hanya memberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis.

"Sesuai bukti tidak ada satu dasar pun beliau masuk ranah pelanggaran sedang atau berat. Karena yang disampaikan pengaduan masalah pemberhentian Sekretaris. Termasuk mengenai ijazah palsu. Itu bukan ranah MKD. Kami jatuhkan putusan ringan tertulis," ujar Junimart.

Seperti diketahui, Mantan Sekretaris Frans Agung, Denty Noviany melaporkan hal ini ke MKD pada tanggal 27 Maret 2015 lalu.

Denty melaporkan bekas atasannya tersebut karena Frans memberhentikannya tanpa penjelasan sama sekali. Denty juga melaporkan pemakaian gelar palsu karena Frans menambah gelar doktor di kartu nama resmi DPR.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/noe)

Moeldoko Pastikan Pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto oleh KPK Bukan karena Kritik Istana

Hasto diperiksa KPK terkait Harun Masiku beberapa waktu lalu.

Moeldoko 5 bulan yang lalu

Anggota DPR Minta Hakim MA Tolak Diintervensi di PK Mardani H Maming, Ingatkan Sumpah Jabatan

Penegakkan hukum harus terbebas dari segala bentuk pengaruh politik dan kekuasaan.

Mardani H Maming 2 bulan yang lalu

KPK Pastikan Penyidik Bebas dari Muatan Politik

Pemanggilan dan pemeriksaan dipastikan tetap menjunjung tinggi asas hukum yang berkeadilan.

KPK 4 bulan yang lalu

KPK Pastikan Penyidik Bebas dari Muatan Politik

Pemanggilan dan pemeriksaan dipastikan tetap menjunjung tinggi asas hukum yang berkeadilan.

KPK 4 bulan yang lalu

Dipanggil KPK Terkait Harun Masiku, Hasto Singgung Ganjar-Mahfud Ingin Perbaiki Hukum Tapi Kalah

KPK juga telah memeriksa beberapa orang saksi terkait Harun Masiku.

Hasto Kristiyanto 5 bulan yang lalu

PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

partai solidaritas indonesia 9 bulan yang lalu

Kisah Mahfud Dituding Terima Duit dari Kiai, Temui Jenderal Polisi Minta Ditahan Jika Ada Bukti

Cerita Mahfud MD pernah minta diperiksa KPK dan ditangkap polisi saat dituduh menerima suap.

Mahfud MD 3 bulan yang lalu

Disinggung soal Harun Masiku, Hasto Minta Lebih Baik KPK Fokus Kecurangan Bansos

Menurutnya penyimpangan itu harus diusut karena KPK merupakan harapan dalam menegakan hukum.

Harun Masiku 7 bulan yang lalu

Marak Kasus KDRT, Rieke 'Oneng' Gemas Sudah Dibantu 'Eh Malah Balikan Lagi Sama Lakinya'

Politisi Rieke DIah Pitaloka bahas soal korban KDRT yang memutuskan kembali ke pasangannya.

Rieke Diah Pitaloka 3 bulan yang lalu

Pesan Menohok Mahfud MD buat DPR: Silakan Bagi-Bagi Kue Kekuasaan Tapi Tetaplah dalam Koridor Konstitusi

Menanggapi dinamika politik Tanah Air pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 'mengebut' pembahasan RUU Pilkada pasca putusan MK

RUU Pilkada 3 bulan yang lalu

Mahfud MD: Kedaulatan Politik Terkadang Didikte oleh Ambisi Pribadi

Mahfud MD mengatakan, etika yang rapuh sejak era Orde Baru telah melahirkan praktik KKN.

Mahfud MD 2 bulan yang lalu

KY Diminta Kawal PK Mardani H Maming

Dorongan ini muncul usai nama Hakim Ad Hoc Tipikor yang juga Majelis Hakim PK Mardani H Maming disorot publik.

Komisi Yudisial 2 bulan yang lalu